TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) saat ini tengah melakukan penjajakan kerja sama terkait perencanaan dan pengembangan kebijakan dalam penataan sejumlah kawasan di Kota Bandung.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menuturkan, hal itu diperlukan agar masyarakat ke depan dapat tinggal di kawasan yang tertata dengan baik dan pemerintah daerah juga mampu menyediakan hunian layak.
Fahri menyebutkan, Kementerian PKP merupakan kementerian yang baru dibentuk dan fokus pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
“Kami ingin mendapatkan berbagai masukan baik dari institusi pendidikan yang ada dan pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang bisa ditata,” ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam rilis pers resmi dikutip di Jakarta, Minggu (15/1/2025).
Menurut Fahri, masalah yang ada di kawasan permukiman tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah daerah. Sebab, nantinya masyarakat yang akan terdampak.
Maka itu, dirinya juga meminta agar institusi pendidikan di daerah juga bisa berperan aktif dalam melakukan riset, serta perdalam pengabdian kepada masyarakat terkait program penatataan kawasan permukiman.
Kementerian PKP, kata dia, juga siap mendukung pemerintah daerah dalam berbagai program penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung seperti di daerah Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.
Adanya penataan kawasan tersebut diharapkan juga bisa menjadi pilot project dan menjadi percontohan bagi kota-kota lain.
“ITB sudah melakukan riset dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui gubernur dan Pemerintah Kota Bandung juga harus bekerja sama dengan baik. Dalam hal ini hal yang diperlukan adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak mendapatkan kehidupan lebih baik dan tidak hidup di kawasan permukiman yang kumuh dan tidak sehat,” kata Wamen PKP.
Fahri Hamzah juga mengusulkan agar pemerintah daerah bisa mengambil gambar atau video drone mengenai kondisi kawasan permukiman kumuh dan institusi perguruan tinggi bisa melakukan riset mengenai akibat atau dampak kawasan tersebut bagi kehidupan masyarakat. Menurut dia, tinggal di kawasan kumuh, masyarakat akan mudah terjangkit penyakit dan huniannya juga kurang layak.
“Kementerian PKP juga siap mendorong adanya investor untuk membangun hunian layak bagi masyarakat sekaligus menata kawasannya,” katanya.
Hal itu dilakukan, kata dia, setelah pemerintah daerah mendata tanah yang dimiliki masyarakat apakah legal atau ilegal.
“Hal itu tentunya berkaitan dengan kompensasi yang akan diterima oleh masyarakat dan nantinya investor juga dapat mengelola kawasan komersial yang ada. Sedangkan pihak kampus ITB bisa pemerintah daerah juga perlu menyediakan lahan atau memindahkan masyarakat ke hunian transit selama proses pembangunan berlangsung,” uca[nya.
“Proses penataan kawasan seperti ini juga pernah dilakukan di Jepang dan kuncinya adalah kepercayaan dan adanya perjanjian antara investor dan masyarakat mengenai kompensasi pemanfaatan lahan yang ada. Jangan sampai kita biarkan masyarakat hidup terkepung dalam kawasan kumuh dan area yang penuh dengan polusi,” tutur Wamen Fahri menambahkan.
Sementara itu, Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Prof. Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D. didampingi Wakil Dekan Bidang Akademik SAPPK ITB, Aswin Indraprastha, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D. menyatakan siap melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan Kementerian PKP dalam penanganan kawasan di Kota Bandung.
Adanya Kementerian PKP yang fokus terhadap perumahan dan kawasan permukiman juga dinilai sangat baik karena mampu lebih fokus dalam Pembangunan hunian dan kawasan.
“Kami sangat gembira dan siap membuka ruang untuk bisa lebih berkontribusi pada program pemerintah yang menjadi fokus SAPPK baik lingkup mikro seperti arsitektur dan makronya terkait pengembangan kebijakan. Penataan kawasan permukiman, lingkungan dan pembinaan terhadap juga menjadi tantangan bagi SAPPK guna melakukan riset dan pengabdian masyarakat,” kata Haryo.
