TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (DKI) Jakarta menggandeng Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI dalam menata kawasan padat penduduk di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025). (Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta)
TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (DKI) Jakarta menggandeng Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI dalam menata kawasan padat penduduk di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
Hal itu agar warga di kawasan Johar Baru memiliki rumah layak huni. Melalui sinergi tersebut, tempat mereka akan segera diperbaiki.
Adapun Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mendampingi Menteri PKP RI Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian untuk meninjau langsung tempat tinggal warga yang akan diperbaiki. Sekaligus peluncuran Program Rumah Layak Huni.
Teguh menyatakan apresiasi terhadap berbagai pihak karena mendukung dan membantu warga agar dapat memiliki rumah layak huni. Menurut dia, partisipasi Yayasan Buddha Tzu Chi dapat memicu yayasan lain agar turut bersinergi membangun Kota Jakarta menjadi lebih baik.
“Ini adalah contoh nyata dalam bahu-membahu membantu warga Jakarta dengan memberikan hunian yang layak tinggal. Semoga pihak lain bisa mencontoh agar semakin banyak warga yang menerima manfaatnya dan menempati hunian yang lebih baik,” ujar Teguh kepada wartawan di lokasi.
Teguh berharap, koordinasi lintas kementerian dan sektoral yang telah dibangun ini dapat tetap terjalin agar terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Terima kasih kepada Bapak Menteri PKP dan Pak Mendagri, Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi, warga menyampaikan terima kasih,” ungkap Teguh.
Sementara itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menambahkan, penataan kawasan melalui pembangunan konsolidasi tanah vertikal di Kecamatan Johar Baru telah disosialisasikan bersama camat, lurah, LMK, RW, dan RT.
“Jajaran Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian PKP RI juga terus membuka dialog bersama warga agar hunian yang dibangun kelak dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka,” kata Arifin.
Di sisi bersamaan, Menteri PKP RI Maruarar Sirait menegaskan, bakal memberikan waktu selama seminggu ke depan bagi warga untuk memberikan usulan mereka. Pada proses pengerjaan perbaikan rumah, Menteri Maruarar juga memastikan, warga dapat tinggal di hunian sewa secara gratis.
“Tadi sudah disepakati bahwa selama pengerjaan perbaikan, Bapak/Ibu akan sementara tinggal di kontrakan dan itu gratis selama enam bulan. Silakan Bapak/Ibu pertimbangkan usulan dan keinginan masing-masing dengan melihat sisi jangka panjang hunian tersebut,” ungkap dia.
Sebagai informasi, penyediaan hunian layak merupakan program prioritas dalam aspek peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah menjalankan program perbaikan rumah di sejumlah wilayah yang memenuhi standar hunian layak. Serta kelayakan fungsi bangunan dengan diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). ***