TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Puluhan mahasiswa Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon berkunjung ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dalam rangka kuliah lapangan Sistem Informasi Manajemen Publik.
Kuliah lapangan dengan tema Peningkatan Kualitas Informasi Publik Melalui Sistem Informasi di Kota Ambon ini, berlangsung Rabu (4/12/2024), di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, menghadirkan pembicara Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra yang juga Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, Ronald H. Lekransy.
Lekransy dalam paparannya mengatakan, jika kualitas informasi publik sangat dipengaruhi oleh pemerintahan dan sistem yang dibangun, dimana saat ini pemerintah tengah mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Untuk Kota ambon indeks SPBE berada di angka level 2,85, dengan kategori baik. Ini harus terus kita upayakan,” ujar Lekransy.
Dia mengaku, ada 4 domain SPBE yakni kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan yang terus dinilai, serta dievaluasi oleh pemerintah pusat.
“Untuk domain kebijakan, berbicara tentang bagaimana regulasi pemerintah daerah. Misalnya, satu data Indonesia kita sudah ada, keamanan siber, pelaksanaan persandian, tim audit teknologi informasi dan sebagainya, sebagai dasar normatif dan pedoman kita dalam melakukan sesuatu,” ujar dia.
Selanjutnya, domain tata kelola untuk memastikan terlaksananya sistem pemerintahan secara terpadu yang meliputi arsitektur SPBE, peta rencana, rencana anggaran, proses bisnis, pembangunan aplikasi, pusat data terpadu, jaringan Intra dan sistem penghubung layanan pemerintah.
“Dalam domain tata kelola, apakah proses layanan itu sudah terintegrasi mulai dari pusat hingga daerah ini, masih menjadi tantangan bagi kita,” imbuh Ronald.
Menurutnya, domain manajemen meliputi manajemen resiko, bagaimana keamanan data, aset dan sumber daya. Sementara untuk domain layanan, Pemkot Ambon memiliki SP4N LAPOR untuk pengaduan masyarakat, Sistem manajemen data statistik (Simdatik), Satu Data Indonesia, Sistem Manajemen Perijinan Terpadu Satu Pintu (Simantap), Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan (Simak), Srikandi, OSS, SIMPATDA, SIM PBB, Mall pelayanan Publik, dan lain sebagainya.
“Semua layanan dan aplikasi ini memberikan kemudahan yang dibuat dalam konsep internal maupun eksternal, sehingga semua program yang terkait tugas dan tanggung jawab pemerintah dapat terkontrol, meminimalisir adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” jelas dia.
Lekransy berharap, melalui SPBE dengan mendorong good dan smart governance akan memberikan dampak, demokrasi, efiensi, efektifitas, transparan, akuntabel, berorintasi pada kepentingan publik, berbasis hukum serta pemberdayaan masyarakat.
Untuk diketahui, dalam kuliah lapangan ini, para mahasiswa didampingi oleh Dosen Pengampu mata kuliah, Aminah Bahasoan, serta dosen pendamping Ahmad Rosadi Sakir.
Bahasoan dalam pengantarnya mengatakan, tujuan dari kuliah lapangan ini adalah, untuk mentransformasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah.
“Oleh sebab itu, dalam kuliah lapangan ini juga para mahasiswa menyempatkan diri mengunjungi Command Center (CC) Kota Ambon,” tandas dia.
