TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ingin mengentaskan rumah tidak layak huni (RTLH) dan backlog perumahan di daerah tersebut.
Pasalnya, jumlah RTLH dan backlog perumahan di daerah terbuka masih cukup minim dan dapat dituntaskan dengan berbagai program yang akan direncanakan sebagai bagian Program Tiga Juta Rumah. Hal tersebut diungkapkan Wamen PKP Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (17/11/2024).
“Pemerintah daerah minimal harus punya ‘imajinasi’ dulu untuk mengentaskan RTLH dan backlog dan ada koordinasi serta niat untuk membangun rumah layak untuk masyarakatnya. Jadi semua harus dijalankan program perumahan di daerah dan rakyat butuh rumah layak huni,” ujar Fahri Hamzah dalam rilis pers dikutip di Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Ia menyatakan banyak sumber daya alam (SDA) yang bisa dimanfaatkan serta dukungan dari berbagai pihak apabila Pemda fokus dalam program perumahan.
Fahri berkata, adanya gerakan gotong royong membangun rumah Untuk rakyat yang diamanahkan Presiden Prabowo Subianto membuat Kementerian PKP yang baru terbentuk harus berinovasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna menyukseskan Program Tiga Juta Rumah.
Terlebih, KSB baru berusia 21 tahun dan jumlah penduduknya masih sedikit dan luas wilayah yang tidak terlalu luas sehingga mudah untuk ditata. Dengan berbagai program perumahan yang ada, diharapkan bisa mewujudkan cita-cita membantu masyarakat tinggal di rumah layak.
“KSB ini daerah kaya karena ada perusahaan tambang di KSB dan ada dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PKP, serta program Pemda untuk program perumahan. Jadi tinggal bersama-sama kita bangun rumah rakyat dan KSB harus jadi contoh pengentasan RTLH dan backlog perumahan,” kata Wamen Fahri.
Pjs. Bupati Sumbawa Barat Julmansyah menyatakan, jumlah penduduk KSB ada sekitar 150.000 jiwa dengan luas 1.700 kilometer persegi.
“Angka kemiskinan dan stunting sangat kecil sekali yakni sekitar 10 persen dari survei kesehatan di Indonesia dan 7 persen dari pendataan yang dilakukan oleh petugas Posyandu,” ucapnya.
Pemkab Sumbawa Barat menurut Julmansyah juga telah menyiapkan proposal pengajuan bantuan program perumahan kepada Kementerian PKP sehingga bisa segera dilaksanakan di lapangan.
KSB, menurutnya saat ini bisa tumbuh dengan cepat dan ada ruang fiskal yang lebih baik daripada daerah lain di NTB. Sedangkan dari hasil pendataan jumlah RTLH yang ada sebanyak 3.300 rumah dan backlog sekitar 3.200 lebih.
“Jika Kementerian PKP ingin menjadikan KSB untuk tuntas RTLH dan backlog maka Pemkab siap menyambut dan berkomitmen untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat,” kata Julmansyah.
