TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan mempublikasi penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hal-hal terkecil.
Hal itu bakal dilakukan Pramono bersama kompatriotnya Rano Karno bila dipercaya mengemban amanah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
“Kalau saya enggak apa-apa, saya bersedia (anggaran) untuk dibuka sampai satuan tiga,” kata Pramono kepada wartawan di kawasan Kedoya Selatan, Jakarta Barat, Kamis (21/11/2024).
Pramobo menyebut, pengungkapan penggunaan anggaran secara rinci memang berpotensi menimbulkan polemik.
Selain itu, kecurigaan juga akan muncul dari masyarakat bila melihat satuan belanja daerah yang dianggap mengganjal.
Kemudiam, Mantan Menteri Sekretaris Kabinet ini pun menegaskan, memang perlu dilakukan hal tersebut demi mewujudkan sistem penganggaran yang lebih transparan.
Sehingga bermanfaat dan warga Jakarta juga mengetahui lebih jauh pemanfaatan APBD.
“Yang penting, meski riuh di depan, tapi bermanfaat untuk jangka panjang,” tegasnya.
Untuk publik ketahui, sejak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta, sistem penganggaran diinput dalam sistem e-budgeting pada situs apbd.jakarta.go.id.
Ahok kala itu membuka rincian APBD ke publik agar masyarakat bisa memantau secara langsung dalam penggunaan anggaran oleh Pemprov DKI.
Pasalnya, hingga saat penyusunan APBD tahun anggaran 2020, di kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, muncul polemik dalam sistem e-budgeting.
DPRD DKI Jakarta menemukan pengajuan belanja APBD tahun anggaran 2020 yang ganjil, seperti lem aibon sebesar Rp82,8 miliar, serta bolpoin hingga Rp124 miliar.
Bahkan usai temuan janggal tersebut tersebar ke publik, Anies berdalih ada kesalahan sistem penganggaran dalam e-budgeting yang digagas era Ahok.
Adapun Anies memutuskan untuk menutup akses e-budgeting yang mencantumkan penganggaran detail untuk sementara dengan alasan penyempurnaan sistem saat itu.
Namun hingga kini, e-budgeting hingga satuan ketiga masih belum dibuka untuk umum.
“Enggak mungkin beli lem aibon Rp82 miliar. Itu akan kita koreksi. Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia (dalam proses verifikasi),” kata Anies Anies di Balai Kota DKI Jakarta Oktober 2019.
“Apakah sistem ini baru berjalan tahun ini? Tidak. Selama bertahun-tahun, sistem. Ini mengandalkan manusia,” tambahnya.***
