TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasi Program Pembangunan Tiga Juta Rumah mencapai Rp53,6 triliun sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Hal itu telah disampaikan kepada pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Setidaknya ada beberapa program bidang perumahan yang akan dilaksanakan serta kebutuhan anggaran tahun 2025 yang diusulkan oleh Menteri Ara dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah kepada Kemenkeu guna mendukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah untuk rakyat.
“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP,” ujar Menteri Ara saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Menteri Ara meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat berkompeten untuk membantu, serta menduduki jabatan di Kementerian PKP, agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.
Selain itu, ia juga menyampaikan struktur organisasi Kementerian PKP, serta sejumlah kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan bertugas di sejumlah unit kerja.
“Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP,” kata Menteri Ara dalam rilis pers resmi dikutip di Jakarta, Sabtu (16/11/2024).
Menteri Ara menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Pihaknya juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.
“Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), serta perubahan proporsi APBN dan bank yang sebelumnya 75:50, menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi,” tuturnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengaku siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti Tiga Juta Rumah. Hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.
“Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun, kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan,” kata Wamenkeu Suahasil Nazara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Sesditjen Perumahan Ir. Hidayat, Direktur PPP Haryo Bekti, Direktur SSPP Edward Abdurrahman, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban, Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto serta Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu.
