TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian PKP.
Gebrakan Menteri Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah
“Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program Tiga Juta Rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan,” kata Joko dikutip dari kompas.com di Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Kendati demikian, Joko meyakini Program Tiga Juta Rumah dinilainya akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan, yakni dua juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta satu juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.
“Program tiga juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tutur Joko.
Berkaitan dengan keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit. Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.
Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp53 triliun.
Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.
Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan. Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.
“Juga satu juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.
Mengenai pembiayaan program tiga juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.
Joko menegaskan program tiga juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen.
Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan 7 miliar dolar AS dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional. Setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 145 triliun.
Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.
“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” kata Joko Suranto.
