TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto alias Tina Toon menyindir Dinas Pendikan (Disdik) DKI Jakarta soal jumlah penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Hal itu diutarakannya dalam rapat kerja di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).
Tina Toon menyebut, terdapat penurunan terhadap penerima KJP yang dipaparkan oleh Disdik DKI Jakarta saat rapat. Menurutnya, Disdik DKI harus memperhatikan penerima bantuan jangan sampai ada pengurangan seperti yang dipaparkan.
“Penerima KJP-nya kan sekarang 400ribu (orang) sekian. Ini turun Pak dari yang sebelumnya. Nah mohon dijelaskan, 2024 itu dari distrik 500 ribu sekian. Jadi ini harus kita highlight, akan kita perjuangkan jangan sampai turun,” kata Tina dalam rapat tersebut.
Tina Toon menegaskan, permasalahan ini sejatinya harus menjadi prioritas dan segera diselesaikan. Apalagi, bantuan KJP bersinggungan dengan kesejahteraan masyarakat.
“Ibu, Bapak enggak ngerasain kalau kita turun, lagi reses, lagi ketemu masyarakat, semua rata-rata ngomongnya soal itu Bu, Pak, ‘KJP saya belum dapet’,” tegasnya dia.
“Malah ini yang sebenarnya kita concern harusnya, pendataan diberesin misalnya seperti itu,” sambungnya.
Lebih lanjut, Tina Toon kembali menyinggung soal penghapusan KJP Plus dan KJMU karena agarannya dialokasikan ke program sekolah swasta gratis. Ia menyampaikan, jika bantuan sosial tersebut dihapus akan ada protes dari masyarakat.
“Kalau sampai dihilangkan atau dihapus, chaos Pak pasti. Dan yang ribut bukan masyarakat, kita dulu yang ribut Bu. Gitu ya,” katanya lagi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta, Purwosusilo mengatakan, dalam pemaparannya 445 ribu penerima KJP akan dikembalikan menjadi 533 ribu pada 2025. Namun, dikembalikannya pada semester kedua.
Ia juga menyinggung jika nantinya anggaran sekolah gratis terealisasikan, namun sekolah swasta ternyata belum siap. Menurutnya, masyarakat akan senang dengan program tersebut tetapi belum tentu dengan kesiapannya.
“Tapi sekolah swasta pengelolanya, harus kami tanya dulu. Sosialisasi dulu seperti apa, bagaimana pembelanjanya, dan sebagainya,” kata Purwosusilo.
“Jadi mohon izin, Bapak, Ibu yang terhormat. Bukan kami tidak setuju dengan sekolah gratis, tapi kami sedang berproses. Kehati-hatian untuk kita semua,” sambungnya.***
