TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Berdasarkan survei terbaru dari Inventure, sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mendapat sorotan tajam dari masyarakat, khususnya dari kalangan kelas menengah yang merasa paling terdampak oleh situasi ekonomi saat ini.
Dalam survei yang melibatkan 450 responden, masyarakat menyampaikan pandangan mereka terkait kebijakan pemerintah yang sebaiknya dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan.
Managing Partner Inventure Yuswohady mengungkapkan, adapun survei dilakukan di lima kota besar yakni Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Makassar dan Medan pada bulan September 2024.
Menurut dia, penurunan daya beli dan ketidakpastian ekonomi global membuat beberapa kebijakan dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Tiga kebijakan utama yang diinginkan masyarakat untuk dibatalkan adalah kenaikan pajak PPN 12% (43%), pembangunan infrastruktur yang memangkas alokasi anggaran kesejahteraan sosial (34%), dan penghapusan kelas BPJS (32%).
“Selain pembatalan, masyarakat juga mendorong revisi terhadap kebijakan yang dinilai dapat memperbaiki kondisi sosial-ekonomi mereka,” kata Yuswohady dalam rilis pers dikutip Rabu (23/10/2024).
Yuswohady menambahkan, kebijakan yang paling banyak mendapat seruan untuk direvisi adalah kebijakan UKT di Perguruan Tinggi (66%) dan kebijakan tarif KRL berbasis NIK (64%).
