TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengungkapkan bakal mengkaji kembali DP rumah Rp0 program eks Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan.
Pramono mengaku bersama Rano Karno serta tim pemenangan terus mengkaji program-program pemenuhan kebutuhan hunian warga yang sudah ada. Sebab hal tersebut telah dilakukan sejak era Anies maupun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Mekanisme atau cara dengan DP Rp0 digagas Mas Anies atau dengan cara rumah susun yang dilakukan Pak Ahok, harus dikaji,” ujar Pramono di kawasa. Cakung, Jakarta Timur, Kamis, 3 Oktober.
“Yang paling penting adalah bisa dimanfaatkan secara baik bagi warga yang kurang mampu,” sambungnya.
Pramono menyebut program rumah susun DP Rp0 tidak mudah untuk dijalankan. Lantaran tidak semua warga bisa mendapatkan kredit perumahan yang difasilitasi perbankan.
Ia melanjutkan, kebanyakan pengajuan kredit kepemilikan rumah DP Rp0 warga ditolak, karena tak lolos verifikasi bank. Pasalnya, target unit rumah DP Rp0 yang dihuni warga tidak tercapai dalam masa kepemimpinan Anies.
“Kami mempelajari itu ya, tetapi memang tidak mudah. Yang mudah adalah tetap harus ada perbankan yang masuk tetapi suku bunganya kecil sekali. Sebab, kalau suku bunga normal kasihan warga,” jelas Pramono.
Dengan begitu, Pramono bakal mewacanakan pengadaan hunian sewa untuk masyarakat di atas bangunan-bangunan milik pemerintah. Seperti pasar-pasar hingga kantor kecamatan.
Lalu, ia juga berencana membangun ruang kreatif untuk kelompok muda dalam satu bangunan yang sama dengan hunian tersebut.
“Kalau kemudian suatu hari, kantor kecamatan, kelurahan dan fasilitas lainnya termasuk puskesmas yang paling penting tidak mengurangi fungsi dari kantor itu,” kata Pramono.
“Maka bisa dinaikkan di atas, misalnya lantai 1, 2 dan 3 menjadi kantor kecamatan, sementara 4, 5 menjadi tempat creative hub, supaya anak muda ada tempat untuk bekerja, berinovasi dan sebagainya dan (lantai) 6 ke atas menjadi hunian,” tambahnya.
Oleh karena itu, Pramono menilai, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hunian untuk warga Jakarta. Hal ini karena lahan kosong yang terbatas di Jakarta, sehingga membuat harga tanah menjadi semakin mahal.
Untuk itu, dia menegaskan, saat ini masyarakat makin sulit mendapatkan hunian yang terjangkau berdasarkan kondisi perekonomiannya. Menurutnya, penambahan lantai bangunan pemerintah yang dijadikan sebagai hunian sangat perlu untuk dipertimbangkan kembali.
“Memang untuk Jakarta ini, karena lahan itu begitu mahal, harus ada terobosan. Terobosannya bukan hanya pasar saja, yang dinaikkan menjadi rumah hunian,” kata dia memungkasi.***
