TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI periode 2024-2029 Bambang Haryo Soekartono melakukan peninjauan di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (15/10/2024) siang. Ia menyampaikan bahwa Stasiun ini merupakan Stasiun Hub yang menghubungkan antara Kereta Antar Provinsi yang berjumlah 26 kedatangan, dan Kereta Komuter (KRL) yang berjumlah 400 kedatangan.
“Dan stasiun ini adalah merupakan satu satunya stasiun yang terintegrasi dengan Angkutan Bus TransJakarta. Sehingga, Stasiun Jatinegara bisa dikatakan menjadi Stasiun Sentral untuk Kota Jakarta, maka dari itu perlu adanya perhatian lebih dari Pemerintah,” kata BHS sapaan akrabnya, kepada wartawan, usai melakukan peninjauan langsung.
Dirinya juga mendapatkan keluhan dari konsumen, tentang adanya fasilitas toilet yang ditutup akibat kerusakan oleh pompa. “Sehingga, mereka kesulitan untuk menuju ke toilet. Dan menurut informasi, perawatan dan perbaikan yang ada di Stasiun Jati Negara bukan kewenangan KAI tetapi pihak Satker yang mengakibatkan lambatnya penangan karena menunggu dari Direktorat Kereta Api (Kemenhub),” ucapnya.
Politisi Senior Partai Gerindra ini juga melihat langsung ke ruang pusat pengendali Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) di Stasiun tersebut. Yang saat itu terdapat satu orang pengendali yang bekerja selama 8 jam.
“Saya menyarankan perlu adanya penambahan 1 atau 2 Pengendali Pengatur Perjalanan Kereta Api, sehingga bila satu petugas mengalami Emergency seperti sakit atau meninggal, bisa segera digantikan oleh petugas yang ada. Apalagi di lokasi Stasiun tersebut, juga ada Depo Lokomotif (Bengkel Perbaikan dan Perawatan Penyimpanan Lokomotif). Sehingga traffic stasiun tersebut sangat padat,” tambahnya.
Ia juga menyarankan Subsidi IMO (Infrastructure Maintanance Operation), tidak boleh dikurangi anggarannya. Karena, menurutnya, hal itu menyangkut masalah keselamatan nyawa publik, yang nilai nya tidak terhingga.
“Jadi Anggaran yang dulu 2 trilliun rupiah di tahun 2018-2019, saat ini diturunkan di sekitar Rp 500 juta. Ini bisa membahayakan keselamatan dari Kereta Api,” jelas BHS.
Ia mengungkapkan, terkait permasalahan peningkatan jumlah konsumen yang menggunakan KRL, bisa diatasi dengan lebih memadatkan atau meningkatkan jumlah traffic di tiap jarak keberangkatan KRL.
“Tetapi ini pasti akan menganggu kelancaran lalu lintas di perlintasan sebidang jalur kereta api dengan jalur kendaraan bermotor. Sehijgga tugas daripada Pemerintah Pusat atau pun Daerah untuk segera membangun Overpass atau Underpass di lintas lintas sebidang yang sangat padat dengan kendaraan bermotor. Sehingga tidak menimbulkan kemacatan di Jalan Raya,” tutup Bambang Haryo.***
