TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar sosialisasi Edukasi Antipungli, Gratifikasi, dan Judi Online di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2024).
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Iwan Kurniawan mengatakan, kegiatan ini sebagai langkah penting bagi masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman soal bahaya pungutan liar, gratifikasi, dan judi online (judol).
Iwan juga meyakini, pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi dapat membuat kepercayaan masyarakat semakin meningkat.
“Kegiatan sosialisasi ini diharapkan memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan integritas para petugas, baik yang berada di lapangan maupun di kantor,” ujar Iwan dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (30/9/2024).
Iwan mengungkapkan, sosialisasi ini dihadiri oleh 150 petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) dan juru ukur. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti secara online oleh seluruh unit pelayanan DPMPTSP dari 267 kelurahan, 44 kecamatan, dan enam kota/kabupaten administrasi, serta di tingkat dinas.
Iwan menjelaskan, petugas AJIB memiliki tanggung jawab dalam mendampingi proses administrasi pelayanan perizinan kepada masyarakat secara langsung. Termasuk di kantor maupun di lapangan.
Sementara, lanjut dia, petugas ukur bertugas melakukan pengukuran teknis di lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Para petugas tersebut memiliki risiko tinggi terhadap penyuapan atau gratifikasi karena bertemu langsung dengan masyarakat yang seringkali dilakukan di lingkungan luar kantor dan minim pengawasan langsung dari atasan,” kata Iwan.
“Oleh karena itu, kehadiran mereka dalam kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat integritas dalam pelaksanaan tugas mereka,” sambungnya.
Lebih lanjut, Iwan menegaskan, penyuapan adalah tindakan yang tidak hanya merugikan instansi, tetapi juga mencoreng nilai-nilai pribadi sebagai pelayan publik. Begitu pula judi online yang berdampak pada finansial, serta menyerang privasi dan otoritas individu yang terlibat.
Oleh karena itu, Iwan menyebut perlu ada komitmen dalam menjaga integritas diri. Lalu memastikan tindakan-tindakan yang diambil senantiasa mencerminkan komitmen terhadap kejujuran dan profesionalisme.
“Dari pengetahuan yang diperoleh, diharapkan setiap petugas dapat bertindak lebih proaktif dan bertanggung jawab, serta mampu mengidentifikasi dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan,” kata Iwan memungkasi.***
