TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Usai peresmian radio streaming “Sound of Justice” oleh Jaksa Agung ST Burhanudin pada 2 September 2024, saat ini kondisi studio radio itu sangat memprihatinkan, kotor, dan tidak terawat.
Padahal, dana untuk membangun infrastruktur beserta peralatan radio itu lumayan besar. Diduga mencapai Rp 5 miliar dan kabarnya berasal dari program corporate social responsibility (CSR) sebuah bank swasta terkemuka.
Tak hanya itu saja, pihak yang akan mengelola radio internet hingga kini tidak diketahui siapa yang akan mengerjakannya. Isu berkembang, keberadaan radio dan dana yang digunakannya menjadi pergunjingan di kalangan penegak hukum lembaga itu.
Sebelumnya, mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, menilai pembangunan infrastruktur radio streaming (radio internet) di Gedung Puspen Kejaksaan Agung, sarat dugaan gratifikasi.
Sebab, dana pembangunan radio internet berasal dari CSR sebuah bank itu terindikasi gratifikasi. Alasannya,kata Abdullah, semua anggaran kementerian dan lembaga negara harus ditentukan dalam APBN terlebih dulu.
“Kecuali dana tersebut dilaporkan ke Kemenkeu sebagai pendapatan negara non pajak. Itu pun harus dengan persetujuan DPR,” ucap Abdullah menanggapi pemberitaan mengenai pembangunan radio internet, Senin (2/9/2024). ***
