TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Jakarta Rano Karno alias Bang Doel menghadiri acara Rembug Budaya ‘Membangun Jakarta yang Berbudaya Menuju Kota Global dan Literasi’ bersama Seniman di Ruang Alternatif Posko Save Taman Ismail Marzuki (TIM) di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).
Rano hadir sekaligus agar menyerap aspirasi para seniman, mulai dari kenaikan harga sewa gedung pentas seni. Bahkan tunjungan hari tua bagi seniman berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Tentu dari sudut bisnis mereka (seniman) harus mengelola. Tapi harusnya ada komponen-komponen yang bisa bicara dari sudut kesenian. Maaf tadi Mbak Ratna bilang mau bikin pementasan 4 hari dibayar Rp 250 juta, berapa ribu yang bisa dijual buat harga tiket,” kata Rano.
“Sehingga penonton menjadi berkurang. Artinya, kalau tempat ini tanpa kesenian kering, nah itu yg dicari jalan tengahnya,” sambungnya.
Selain itu para seniman meminta Rano mencabut Pergub 63 tahun 2019 yang berisi tentang penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai BUMD DKI Jakarta. Untuk melakukan revitalisasi TIM, jika terpilih menjadi pemimpin DKI Jakarta.
“Tapi kita harus hitung juga siapa yang bertanggungjawab untuk pengelolaan. Ini makanya saya katakan investasi 1,7 triliun harus dikelola, tinggal ini kan ga ketemu,” ucap Rano.
“Jadi gini loh dulu kita latihan gratis, sekarang latihan aja bayar, dulu kita mau baca puisi di bawah pohon boleh, sekarang Satpol PP datang, misalnya seperti itu. Harus dikasih floor, kasih area yang memang bebas berekspresi,” tambahnya.
Kemudian, Rano memastikan seniman yang berprestasi, baik itu yang telah tampil di panggung nasional dan internasional akan mendapat tunjangan. Hal ini menjawab pertanyaan dari Iwan Burnani, aktor Bengkel Teater Rendra, yang menilai seniman ternama di Jakarta jarang diperhatikan oleh negara.
“Bisakah seniman-seniman berprestasi internasional dapat tunjangan seperti di Malaysia?” tanya Iwan.
“Jawabannya bisa,” ungkap Rano.
“Bisa sebetulnya, BPJS bisa, bisa itu, Malaysia ada yang seperti itu, kenapa kita enggak bisa? Nah tinggal kita cari studi bandingnya mau eksekusi ke mana, gitu lho,” katanya memungkasi.***
