TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Ribuan pencaker Orang Asli Papua (OAP) Provinsi Papua Barat Daya terancam tidak bisa mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.
Diketahui penerimaan CPNS Provinsi Papua Barat Daya akan segera ditutup pada tanggal 6 September 2024 pukul 23:59 WIT. Namun sejak tiga hari terakhir pencaker orang asli Papua sedikit kesulitan untuk mengakses pembelian E-Materai Elektronik.
Karena E-Materai tidak bisa diakses, ribuan pencaker orang asli Papua mendatangi Kantor BKPSDM Provinsi Papua Barat Daya hingga ke Kantor Gubernur guna meminta kejelasan secara detail. Namun lagi-lagi tidak satupun pejabat pengambil keputusan yang ditemui disana.
Yolvyn F Kareth, Koordinator Pencaker OAP Provinsi Papua Barat Daya mengatakan kedatangan dirinya bersama pencaker OAP ke Kantor Gubernur guna meminta kejelasan terkait gangguan pada situs pembelian E-Materai Elektronik.
“Kami pencaker OAP Provinsi Papua Barat Daya datang hari ini tanggal 4 September 2024 untuk melapor ke Kepala BKPSDM dan Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya karena ada permasalahan dalam proses penerimaan CPNS, yang mana hari ini teman-teman mengakses internet dalam proses pembelian E-Matetai Elektronik ini agak susa, sudah tiga hari teman-teman pencaker tidak bisa lagi mengakses. Di kantor POS juga begitu,” kata Kordinator Pencaker OAP Provinsi Papua Barat Daya, Yolvyn F Kareth, Rabu (4/9/2024).
Pencaker OAP meminta BKPSDM Provinsi Papua Barat Daya jika pembelian E-Materai Elektronik masih terus mengalami gangguan maka proses pendaftaran penerimaan CPNS Tahun 2024 perlu diperpanjang.
Yolvyn F Kareth menegaskan jika penerimaan CPNS tetap ditutup pada tanggal 6 September 2024, maka Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diminta untuk segera mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan E-Materai Elektronik ditiadakan dan para pencaker kembali menggunakan materai manual.
“Kami datang ke BKPSDM dan ke Kantor Gubernur minta untuk ada jawaban, karena hari Jumat sudah penutupan. Kami minta kalau materai elektronik tidak bisa digunakan, kita mau pakai meterai biasa,” katanya.
Yolvyn Kareth mengatakan jika belum mendapatkan jawaban pasti dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kamis 5 September 2024 ribuan pencaker kembali mendatangi Kantor BKPSDM dan Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.
