TEROPONGNEWS.COM, WAISAI – Rapat paripurna kedua masa sidang kedua dalam rangka penetapan dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023 hasil audit LHP-BPK Tahun Anggaran 2023 resmi ditutup Pimpinan Sidang DPRK Raja Ampat, Rabu (11/9/2024).
Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati dalam sambutannya menjelaskan bahwa rapat paripurna merupakan refleksi dan implementasi demokrasi dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Raja Ampat. Tentunya melalui curah pikir dan curah pendapat antara eksekutif dan legislatif sebagai navigator pembangunan.
Bupati AFU juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama legislatif dan eksekutif mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggung jawaban APBD Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang ke-9.
Menurutnya raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang ke-9 bukan hanya menjadi kebanggaan pemerintah daerah tetapi juga kebanggaan masyarakat Raja Ampat.
“Prestasi ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi pemerintah tetapi juga bagi seluruh masyarakat Raja Ampat,” ujar Bupati Raja Ampat dua periode, Abdul Faris Umlati.
Lebih lanjut, Bupati Raja Ampat menyebut rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan, baik pada saat pembahasan di badan anggaran tentunya akan menjadi perhatian eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang
Diakhir kepemimpinannya sebagai Bupati Kabupaten Raja Ampat Abdul Faris Umlati berharap siapapun yang akan melanjutkan tongkat estafet yang ditinggalkan. Harmonisasi dan sinergitas terus terjaga agar pelaksanaan pembangunan dari tahun ke tahun berjalan dengan baik.
“Siapapun pemimpinnya ke depan, harmonisasi dan sinergitas ini terus terpupuk, agar pelaksanaan pembangunan dari tahun ke tahun kian berjalan lebih baik,” tutup AFU, Sapaan akrab Bupati Kabupaten Raja Ampat.
