TEROPONGNEWS.COM, SORONG – DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Papua Barat Daya menyerukan jaga keamanan dan tingkatkan partisipasi pemilih menjelang Pilkada pada 27 November 2024.
Hal ini dimaksudkan DPD IMM Papua Barat Daya untuk menjaga kualitas demokrasi dalam mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan makmur. Karena demokrasi yang berkualitas menjadi barometer dalam mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan makmur.
Melalui siaran pers yang dibagikan oleh Ketua Umum DPD IMM Papua Barat Daya, Jenro P. Sijabat kepada Redaksi Teropong News, Rabu (4/9/2024) menurut lembaga Internasional Freedom House, Indonesia mengalami penurunan kualitas Demokrasi sejak 2019 -2023.
“Penurunan demokrasi tersebut hendaknya ada upaya yang didukung oleh kesadaran bersama untuk meningkatkan kualitas demokrasi kembali. hal tersebut dapat dilakukan dengan mengkonsolidasikan partisipasi politik masyarakat yang aktif, ” kata Jenro Sijabat.
Menjelang PILKADA pada 24 November 2024, Jenro Sijabat katakan, DPD IMM menyimak percakapan politik di kabupaten, kota dan provinsi di Papua Barat Daya yang terjadi di ruang publik kini kian masif, baik di group-group WhatsApp dan kolom komentar media sosial, ataupun di dunia nyata.
Opini publik di tengah masyarakat terkesan lebih dominan tentang percakapan politik simbol daripada substansi. Pertempuran narasi yang saling menjustifikasi kelemahan Bacalon Kepala Daerah Lain, ketimbang mengangkat prestasi Bacalon pilihan sendiri, sehingga opini publik tidak produktif.
“Padahal opini atau narasi menjelang Pilkada 2024 Papua Barat Daya yang harus kita ciptakan baik di kabupaten atau kota adalah bagaimana ikut membuat partisipasi Politik masyarakat di Pilkada bisa meningkat atau tidak golput, ” tulis Jenro Sijabat.
Semua pihak tentu ingin masyarakat lebih cerdas memilih pemimpin yang memiliki Visi-Misi memajukan Daerah ini, dan masyarakat yang kritis dan tidak terjebak Isu Sara, Hoaks, Black Campaign, serta tidak mudah terjebak dalam Opini Publik yang melakukan Agitasi terhadap satu kelompok atau bacalon.
“Hal yang terpenting juga adalah bagaimana masyarakat dapat menjaga kondisi keamanan menjelang Pilkada di wilayah yang rawan konflik, baik sebelum ataupun sesudah Pilkada. Sebaik nya jika ada hal-hal dalam proses Pilkada yang melanggar hukum segera melaporkan kepada Pihak yang berwenang, ” kata Jenro Sijabat.
DPD IMM Papua Barat Daya melalui Agenda “DEKLARASI PILKADA DAMAI TAHUN 2024″ akan berusaha membangun kolaborasi dengan aparat keamanan, lembaga Penyelenggara Pilkada, perguruan tinggi Muhammadiyah, dan Organisasi Kepemudaan untuk mengkonsolidasikan keamanan Pilkada di wilayah rawan konflik dan melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat apatis terhadap politik, sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam membangun kualitas Demokrasi.
