TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan.
Pada triwulan I tahun 2024, sesuai dengan siaran pers dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua Barat yang diterbitkan tanggal 30 Juli 2024 diketahui bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11% (yoy). Pertumbuhan itu terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN.
Capaian pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka.
“Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia terus dapat menunjukkan resiliensinya, terlihat dari capaian pertumbuhan pada triwulan I-2024 ini. Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level dibawah prapandemi. Ke depan, APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong akselerasi pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja, ” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang masih tumbuh kuat, pada tataran Regional Papua Barat yang meliputi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan hal yang serupa yaitu pada beberapa indikator berikut: PDRB triwulan I-2024 tumbuh sebesar 2,27% (yoy);
Pada Juni 2024 tingkat deflasi Provinsi Papua Barat sebesar 0,27% (mtm) atau 3,73% (yoy) dan Provinsi Papua Barat Daya terjadi inflasi sebesar 0,09% (mtm) atau 1,28% (yoy).
Laju inflasi di provinsi Papua Barat dipengaruhi adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, terutama beras, tarif angkutan udara, tomat, bayam dan bawang putih.
Begitu juga pada provinsi Papua Barat Daya, laju inflasi disebabkan peningkatan pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan komoditas ikan teri, ikan tuna, beras, bakso siap santap, dan bayam. Selain itu secara tahunan kelompok pengeluaran transportasi angkutan udara juga cukup memilki andil dalam laju inflasi pada bulan Juni 2024.
Realisasi Pendapatan APBN Regional Papua Barat sampai dengan bulan Juni 2024, mencapai 34,00% dari target atau sebesar Rp1.205,91 miliar. Realisasi pendapatan terbesar berasal dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp997,55 miliar dengan kontribusi terbesar yaitu PPh Non Migas mencapai Rp570,21 miliar disusul oleh penerimaan PPN dan PPnBM yang mencapai Rp398,99 miliar.
Secara sektoral terdapat lima sektor dengan kontribusi terbesar, yaitu: Sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi 40,00%, dengan kontraksi sebesar 9,02% (yoy).
Kontraksi disebabkan telah berakhirnya proyek yang didanai oleh APBN dan APBD yang tidak terulang di tahun 2024 seperti proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Teluk Bintuni dan pembangunan Dinas PUPR Provinsi Papua Barat, serta adanya penurunan setoran PPN dari pembangunan Bandara Torea Fak-Fak oleh Ditjen Perhubungan.
Sektor Pertambangan dan Penggalian mempunyai kontribusi 12,10%, dengan pertumbuhan 1,08% (yoy). Pertumbuhan terkait peningkatan aktivitas kegiatan pertambangan. Wajib Pajak (WP) umumnya merupakan WP Cabang dimana kewajiban perpajakannya didominasi oleh setoran PPh Pasal 21. Selain itu terdapat WP Penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam yang baru beroperasi di tahun 2024.
