TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Kehadiran lembaga-lembaga konservasi di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya dianggap tidak mensejahterakan masyarakat justru membuat masyarakat lebih susah.
Perintis Konservasi Raja Ampat, Yulianus Thebu kepada media ini, Sabtu 10 Agustus 2024 mengatakan Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi kehadiran lembaga-lembaga konservasi di Raja Ampat.
“Jadi konservasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga konservasi di Raja Ampat ini pada intinya membuat masyarakat lebih susah dan menderita bahkan bisa berdampak genosaid hingga memiskinkan masyarakat di kawasan konservasi,” ungkap Yulianus Thebu melalui sambungan telepon.
Dijelaskannya masyarakat Raja Ampat sudah melakukan kegiatan konservasi sebelum ada Pemerintah dengan cara kearifan lokal seperti sasi adat, makanya sampai saat ini semua orang menikmati keindahan alamnya, bukan karena konservasi yang dilakukan atau kehadiran lembaga-lembaga konservasi tetapi jauh sebelumnya konservasi sudah dilakukan oleh leluhur di Raja Ampat.
“Konservasi saat ini lebih menekankan pada luasan dan berbagai macam aturan yang membuat masyarakat itu terjepit untuk memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri. Sehingga bisa dikatakan konservasi di Raja Ampat itu gagal,” ujarnya.
Kata dia, sebagai contoh, ada geopark di Kepulauan Wayag, tetapi juga ada tambang di pulau kawe yang lokasinya tidak jauh dari geopark. Saat ini mengapa masyarakat lebih memilih membuka tambang, awalnya masyarakat tidak menerima tambang, karena masyarakat berpikir konservasi lebih penting. Namun karena masyarakat berpikir kegiatan konservasi yang dilakukan tidak menghasilkan kesejahteraan masyarakat, akhirnya mereka memilih eksploitasi tambang.
Yulianus Thebu lagi-lagi mencontohkan kasus yang terjadi di kampung wauyai dimana masyarakat ditangkap karena membawa dan menjual burung ini karena semua ruang mencari telah di Konservasi sementara masyarakat membutuhkan makan untuk hidup.
“Konservasi di Raja Ampat perlu di evaluasi bila perlu di tutup, karena yang menikmati konservasi adalah para pekerja konservasi itu sendiri, sementara masyarakat tidak menerima manfaatnya dari konservasi itu sendiri. Buhkan pekerja konservasi yang menikmati kesejahteraan, tidak tau apakah data yang dikumpulkan untuk meyakinkan donatur sehingga dana dikucurkan betul atau tidak..?,” tegasnya.
Mantan anggota MRP Papua Barat ini mengatakan konservasi berbasis penelitian dan perlindungan dan pengawasan itu perlu dihentikan, yang saat ini dibutuhkan adalah bagaimana memberdayakan masyarakat yang berada di kawasan konservasi sehingga kasus penangkapan burung di kampung wauyai tidak perlu ada.
Soal pemberdayaan masyarakat, kata dia, saling tumpang tindih, Pemerintah berharap pemberdayaan dilakukan oleh lembaga-lembaga konservasi sementara lembaga-lembaga konservasi berharap pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah, akhirnya pemerintah lebih memilih membangun kegiatan fisik daripada pembangunan ekonomi.
Secara tegas Yulianus Thebu mengatakan dampak dari Konservasi, Kabupaten Raja Ampat kehilangan dua pulau yaitu, pulau Piai dan pulau saing.
