TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Massa yang menamakan diri dari masyarakat adat Kawe dan Pulau Gag yang mendiami Pulau Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat melakukan demo damai di Kantor Gubernur Papua Barat Daya dan Kantor Perwakilan PT Gag Nikel di Kota Sorong. Aksi demo damai itu berlangsung, Selasa (6/8/2024).
Dalam aksi demo itu, massa menuntut hak royalti selama tahun 2018 sampai 2023 dari PT Gag Nikel. Massa mengklaim selama kurun waktu 5 tahun royalti yang dijanjikan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat belum terealisasi.
Klaim itu disampaikan oleh Mantan Kepala Kampung Gag Mudas Umar dalam orasinya dan ditambahkan oleh Perwakilan marga Ayello, Christin Ayello dengan tegas katakan tidak pernah mengambil uang 500 juta dari PT Gag Nikel.
Masyarakat yang adat selalu di bawa ke Jakarta oleh PT Gag Nikel tetapi uang masyarakat sebesar 550 miliar hingga bertambah menjadi 700 miliar sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat.
” Yang menjadi hak masyarakat harus dikembalikan oleh PT Gag Nikel,” tegas Christin.
Christin juga menegaskan, masyarakat datang ke kantor Gubernur dan PT Gag Nikel hanya untuk meminta haknya.
” Kami yang datang adalah masyarakat asli dari Pulau Gag, meminta hak kami,” tegasnya.
Christin menyebut bahwa PT Gag Nikel itu sudah baik tetapi belum tentu baik bagi masyarakat
Massa menyampaikan aspirasi diakhiri dengan satu pertanyaan mendasar ada dimanakah royalty itu?
Dalam poin tuntutan yang dibacakan oleh Kepala Suku Maya Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Mathius Zeth Samagita yakni poin pertama, massa dari masyarakat adat pulau Kawe dan Gag tempat dimana PT Gag Nikel beroperasi belum menerima dana royalti sejak dieksploitasi sampai dengan saat ini sebesar Rp 550 Miliar bahkan sudah melebihi.
Poin kedua massa menuntut tidak ada pembangunan yang dilakukan berdasarkan bagi hasil dari PT Gag Nikel. Poin ketiga massa menegaskan bahwa masyarakat miskin di atas wilayah Tambang Nikel, kami minta Gubernur segera menyelesaikan permasalahan ini dalam kurun waktu 2 minggu.
“Poin keempat, apabila tidak ada penyelesaian pembayaran hak kami sesuai dana royalti, maka kami akan menutup sementara aktivitas PT Gag Nikel di Pulau Gag, ” ucap Mathius Samagita membacakan poin tuntutan.
Ditambahkan Mathius Samagita, poin kelima, kami minta PT Gag Nikel segera memfasilitasi masyarakat adat ke Jakarta untuk bertemu Menteri Bahlil dan Menteri BUMN.
Fernando Genuni selaku kuasa hukum masyarakat adat Kawe dan Pulau Gag mengatakan langkah yang diambil masyarakat untuk menduduki halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya dan Kantor Perwakilan PT Gag Nikel berkaitan dengan royalti yang belum diterima sejak tahun 2018 sampai 2023.
“Inikan aneh bin ajaib. Kok ada tuan rumahnya, tapi malah jadi penonton. Mereka ini tidak mempersoalkan banyak – banyak. Mereka hanya minta beri hak mereka sedikit saja, ” ucap Fernando Genuni kepada awak media di depan kantor Perwakilan PT Gag Nikel.
Kemudian, kata Fernando Genuni, ada banyak kejanggalan selama PT Gag Nikel beroperasi. Ketika masyarakat meminta hak – haknya, malah masyarakat dikasih songkok dan sejadah.
“Songkok dan sejadah diberikan untuk ambil hati mereka. Apa yang dikasih itu tidak seberapa dengan hasil tambang nikel di Pulau Gag, ” ujar Fernando Genuni.
Mereka yang datang aksi ini, Fernando Genuni beberkan merupakan orang tua – tua di Pulau Gag. Bahkan ada salah satu diantara mereka yang titip pesan buat dirinya sebagai kuasa hukum.
“Ada diantara mereka ini, salah satu yang sudah tua dan pendengarannya sudah tidak baik. Dia bilang ke saya begini, anak saya rasa sepanggal saja baru saya mati tidak apa – apa, yang penting saya rasa. Ini suara hati dari masyarakat adat yang ada di Pulau Gag, ” tutur Fernando Genuni.
Menurut informasi yang Fernando Genuni terima selama kurun waktu 5 tahun itu, PT Gag Nikel secara aktif melakukan setoran ke kas negara.
“PT Gag Nikel memberikan setoran itu, namun sayang sekali sampai masyarakat harus turun hari ini. Masyarakat sudah nyatakan sikap bila sampai dua minggu ke depan, tidak ada sikap, maka masyarakat akan melakukan pemalangan di areal tambang PT Gag Nikel, ” kata Fenando Genuni.
Sesuai data yang dikumpulkan oleh Redaksi Teropong News, PT Gag Nikel memegang saham Kontrak Karya Generasi ke VII No.B53/Pres/1/1998 tahun 1998 yang di tandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari 1998.
Dimana kepemilikan saham mayoritas PT Gag Nikel awalnya dipegang oleh Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (APN Pty. Ltd) sebesar 75% dan PT Antam Tbk sebesar 28%.
Sejak 2008 PT Antam Tbk berhasil mengakuisisi semua saham APN Pty. Ltd sehingga PT Gag Nikel sepenuhnya dikendalikan oleh Antam Tbk.
Adapun, kontribusi penerimaan negara pajak PT. Gag Nikel dari tahun 2018-2023 tercatat sebesar Rp1.366.439.806.635. Kemudian kontribusi penerimaan negara bukan pajak PT. Gag Nikel dari 2018-2023 sebesar Rp788.649.524.169. Sehingga total kontribusi penerimaan negara dari PT. Gag Nikel tahun 2018-2023 sebesar Rp2.155.089.330.804.
Dalam aksi demo damai di Kantor Perwakilan PT Gag Nikel, Edwin mengatakan tak bisa menjawab tuntutan masyarakat, sebab Pimpinan PT Gag Nikel ada di luar daerah.
Edwin berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pimpinan PT Gag Nikel setibanya dari Jakarta.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Pertambangan dan ESDM Papua Barat Daya, Suroso usai menerima aspirasi masyarakat mengatakan, aspirasi yang disampaikan akan dirinya lakukan telahan untuk nanti diteruskan ke Penjabat Gubernur dan Sekda Papua Barat Daya.
” Saat ini bapak Gubernur dan Sekda berada di luar daerah. Jika telah berada di Sorong aspirasi ini akan saya sampaikan,” tutupnya.
