TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Seluruh Anggota Yang Mulia Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) untuk tegak lurus menjaga marwah khususan dalam melakukan verifikasi calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya.
Hal itu ditegaakan oleh Aktivis muda Papua yang juga sebagai pemerhati Undang – Undang Otonomi khusus bagi Papua, Fernando Genuni saat menghubungi redaksi Teropong News melalui sambungan telephone seluler, Rabu (28/8/2024) pukul 21.00 Wit.
“Saya minta agar Anggota MRPBD bisa lebih selektif melihat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar untuk ikut kontestasi Pilkada di Provinsi Papua Barat Daya, ” ungkap Fernando Genuni.
Apapun yang terjadi kehadiran Undang – Undang nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus membuat pelaksanaan Pemilukada seluruh Provinsi di Tanah Papua termasuk di Provinsi Papua Barat Daya memiliki kekhususan yang menjadi acuan.
Fernando Genuni katakan ada kabar angin yang berhembus bahwa ada janji – janji manis yang akan diberikan kepada Anggota MRPBD untuk meloloskan beberapa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebagai kontestan dalam Pilkada Provinsi Papua Barat Daya.
“Kabar angin itu semoga saja tidak benar adanya. Namun bila itu terjadi tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Yang mulia Anggota MRPBD. UU Otsus sudah sangat jelas menyebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus orang asli Papua, ” kata Fernando Genuni menegaskan.
Dari sisi kacamata perundang – undang di Indonesia terkhusus di Papua Barat Daya letak UU Otsus memiliki kekhususan, sehingga bisa mengesampingkan peraturan perundang – undangan lain.
“Jadi saya ada mendapat informasi atau kabar angin tersebut, sehingga saya pada kesempatan ini ingin ingatkan Anggota MRP untuk selektif terhadap status keaslian Orang Asli Papua, ” ucap Fernando Genuni sembari menambahkan agar Anggota MRPBD untuk tidak bermain Api sebab bisa membakar kulit tangan sendiri.
