TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024, M. Sanusi Rahaningmas selaku Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Papua Barat melakukan rapat koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, bertempat di KPPN Sorong pada Jumat (02/08).
Dari siaran pers yang dibuat oleh Kanwil DJPb Papua Barat menyebutkan kegiatan ini merupakan rangkaian dari Kunjungan Kerja Reses Komite IV DPD RI di daerah pemilihan, yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan UU APBN TA 2024. Dan untuk memperoleh informasi mendetail dan aspirasi dari masyarakat tentang APBN TA 2024 sebagai bagian dari fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi DPD RI.
Menurut Sanusi, diawali nya rangkaian kegiatan kunjungan kerja dengan pihak DJPb bertujuan agar terlebih dahulu mendapatkan gambaran secara umum terkait perkembangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanan APBN TA 2024. Dan untuk mengetahui perkembangan perekonomian regional, serta pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD).
Hasil pembahasan ini kemudian akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi atau pihak-pihak terkait lainnya, guna menjadi bahan evaluasi ke depan.
Sementara itu Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran I dan II, serta Kepala KPPN Sorong mengungkapkan antara lain perkembangan pelaksanaan APBN Regional Papua Barat (mencakup Papua Barat dan Papua Barat Daya).
Dimana sampai dengan 31 Juli 2024, realisasi pendapatan mencapai Rp.1.463,11 miliar atau 40,95% dari target. Realisasi pendapatan ini turun 1,15% (yoy).
Yang mana realisasi pendapatan negara dari Regional Papua Barat masih didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.215,64 miliar (37,16%), turun 3,34% (yoy). Sedangkan realisasi belanja mencapai Rp.12.989,30 miliar atau 44,83% dari alokasi, turun 11,35% (yoy).
Kemudian komponen TKD yang telah disalurkan sebesar Rp.8.688 miliar atau 43,84% dari alokasi atau turun sekitar 18,40%.
Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat senantiasa bersinergi dan berkoordinasi dengan para stakeholder terkait pemenuhan syarat salur TKD secara benar dan tepat waktu. Untuk Dana Desa Tahap I telah disalurkan 100% kepada seluruh Pemda, dan kondisi yang makin baik ini akan terus dikawal pada tahapan penyaluran berikutnya.
Selain itu, dalam koordinasi bersama Anggota DPD RI tersebut dibahas pula terkait dengan perkembangan indikator perekonomian dan dampaknya kepada masyarakat, peran strategis Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan dukungan dalam implementasi Badan Pengarah Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) / Badan Pengarah Papua (BPP).
Dan dukungan terhadap UMKM, serta potensi pendanaan berbasis lingkungan melalui mekanisme Green Climate Fund (GCF) kepada Pemda Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Salah Satu hal yang disoroti oleh Sanusi adalah sejauh mana peran Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Menurut Sanusi Rahaningmas diperlukan peran yang optimal, baik oleh pemda hingga perangkat desa agar Dana Desa dapat dikelola dengan baik dan transparan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Papua.
Sanusi mencontohkan keberhasilan pengelolaan Dana Desa seperti di Provinsi Bali, dapat dijadikan rujukan bagi Pemda untuk perbaikan tata Kelola, sehingga masyarakat di pedesaan Papua dapat secara langsung merasakan manfaatnya.
