TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Kembali dari Gedung dari Gedung Keuangan Negara (GKN) Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah DJP Provinsi Papua Barat di Manokwari mengeluarkan siaran pers bertajuk Kitorang Pu APBN di akhir Mei 2024.
Kondisi ketidakpastian geopolitik di berbagai belahan dunia yang terus membayangi sepanjang tahun 2023 masih perlu terus diwaspadai. Risiko tersebut ditambah dengan pelemahan ekonomi Tiongkok dan shock akibat perubahan iklim diperkirakan akan membuat perekonomian global stagnan, moderasi inflasi dan harga komoditas masih terus berlanjut.
Ditengah kondisi tersebut Kinerja APBN hingga pertengahan 2024 melanjutkan kinerja baik APBN 2023 dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kinerja baik APBN tercermin dari dampak pelemahan perekonomian global dan volatilitas pasarkeuangan global yang terus diantisipasi.
Pertumbuhan ekonomi triwulan | 2024 yang tumbuh relative kuat di angka 5,11 persen, inflasi yang relative terjaga dan indikator-indikator produksiyang masih cukup kuat menunjukkan perkembangan ekonomi nasional masih tetap kuat danstabilitas ekonomi terjaga.
Indonesia mampu melanjutkan tren positif yang telah dicapai sepanjang tahun 2023dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I Tahun 2024 sebesar 5,11 persen (yoy). Memasukipertengahan 2024 realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga 31 Mei 2024 tercatat Rp1.123,5 triliun atau telah mencapai 40,1 persen dari target APBN 2024 sementara realisasi Belanja Negara Rp1.145,3 triliun atau 34,4 persen.
Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang masih tumbuh kuat, pada tataran Regional Papua Barat (Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya) menunjukkan hal yang serupa yang ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut: PDRB tahun 2024 tumbuh sebesar 2,27 persen (yoy).
Inflasi Papua Barat pada bulan Mei 2024 mencapai 4,56 persen (yoy) dan Papua Barat Daya mencapai1,87 persen (yoy).
Pada Mei 2024 tingkat inflasi Provinsi Papua Barat sebesar 1,35 persen (mtm) atau 4,56 persen (yoy) dan Provinsi Papua Barat Daya sebesar 0,09 persen (mtm) atau 1,87 persen(yoy).
Laju inflasi di provinsi Papua Barat terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau,terutama beras, tarif angkutan udara, tomat, bayam dan bawang putih.
Begitu juga pada provinsiPapua Barat Daya, laju inflasi dikarenakan peningkatan pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan komoditas ikan teri, ikan tuna, beras, bakso siap santap, danbayam. Selain itu secara tahunan kelompok pengeluaran transportasi angkutan udara juga cukupmemilki andil dalam laju inflasi pada bulan Mei 2024.
Realisasi Pendapatan APBN Regional Papua Barat sampai dengan bulan Mei 2024, mencapai 27,57 persen dari target atau sebesar Rp977,65 miliar.
Realisasi pendapatan terbesar berasal dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp782,17 miliar dengan kontribusi terbesar yaitu PPh NonMigas mencapai Rp477,38 miliar disusul oleh penerimaan PPN dan PPnBM yang mencapai Rp292,78 miliar.
Dari lima sektor dengan kontribusi terbesar, terdapat sektor yang mengalami pertumbuhan neto negatif, yaitu: Sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib mengalami kontraksi sebesar 16,06% (yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 37,15%.
Kontraksi tersebut disebabkan karena telah berakhirnya proyek yang didanai oleh APBN dan APBD yang tidak terulang lagi di Tahun 2024 seperti Proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Teluk Bintuni dan Pembangunan, Dinas PUPR Provinsi Papua Barat serta adanya penurunan setoran PPN dari pembangunan Bandara Torea Fak-Fak Ditjen Perhubungan.
Sektor Industri Pengolahan tumbuh 0,60% (yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 11,97%. Pertumbuhan ini disebabkan dari peningkatan aktivitas industri pengolahan yang menjadi penopang kegiatan ekonomi di Provinsi Papua Barat dan Provinsi papua Barat daya yaitu antaralain industri migas, kayu lapis, kelapa sawit, dan semen.
Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh 13,46% (yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 10,17%. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya peningkatan aktivitas kegiatan pertambangan.
Wajib Pajak tersebut rata-rata merupakan Wajib Pajak Cabang dimana kewajiban perpajakannya didominasi oleh setoran PPh Pasal 21. Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi tumbuh 64,00% (yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 10,52%. Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan setoran PPh Pasal 21dari Wajib Pajak yang bergerak di Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan. Wajib Pajak tersebut merupakan Wajib Pajak Cabang yang berkedudukan di Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 50,07% (yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 8,39%. Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas dan kinerja perusahaan dari Wajib Pajak yang bergerak di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
