Potensi sumbangsih hutan di Tanah Papua untuk menyumbang pendapatan negara sebesar 32, 2 persen dari total potensi pendapatan negara menjual kredit karbon yakni 2.584 Triliun Rupiah
TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Entah apa yang dipikirkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga hampir seluruh pulau di Indonesia diubah menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Kondisi itu pun mulai mengema di pulau Papua. Pohon di hutan mulai berganti dengan pohon kelapa sawit.
Ambisi Pemerintah pusat itu, telah menempatkan kelapa sawit sebagai tanaman yang bukan berasal dari Indonesia namun telah menguasai lahan seluas 16,87 juta hektar pada tahun 2023 berdasarkan data dari Kementerian Pertanian.
Dari data Badan Pusat Statistik diketahui bahwa perusahaan Perkebunan Besar Menurut Jenis Tanaman dari tahun 2021-2023 mencapai 2.294 perusahan pada tahun 2023. Jumlah perusahan kelapa sawit pada tahun 2023 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 2.892 perusahan.
Ambisi Pemerintah pusat dalam mengembangkan perkebunan sawit memang membuahkan hasil. Dimana kelapa Sawit menjadi penyumbang pendapatan negara yang luar biasa, yakni kelapa sawit sumbang Rp600 triliun untuk devisa negara pada tahun 2022.
Indonesia sendiri telah menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia, sebagaimana dikutip dari Koran Tempo edisi Mei 2023. Yang mana Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan produksi minyak sawit dunia periode 2022/2023 sebesar 77,22 juta ton. Dari jumlah tersebut, Indonesia menyumbang 45,5 juta ton atau sekitar 59 persen.
Industri sawit digadang – gadang mampu menyerap sekitar 16,2 juta tenaga kerja, dan mendukung pengembangan dan pertumbuhan wilayah.
Dikutip dari website institut Teknologi Sawit Indonesia, Minyak kelapa sawit disebutkan adalah minyak nabati yang paling hemat sumber daya dengan tingkat produktifitas yang sangat tinggi.
Minyak Sawit digadang – gadang memiliki kandungan nutrisi yang dihasilkan lebih besar. Minyak ini kaya antioksidan, yaitu vitamin E, yang mendukung sistem kekebalan tubuh, mencegah penyakit jantung, dan mengurangi risiko kanker. Sifatnya yang serbaguna dan efisien membuat minyak kelapa sawit menjadi minyak nabati yang paling banyak digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kue hingga kosmetik
Namun kehadiran perkebunan kelapa sawit disebutkan ikut berkontribusi terhadap laju deforestasi di Indonesia.
Dikutip dari CNBC Indonesia, Penelitian terkait deforestasi dari perkebunan skala besar di Indonesia telah banyak dilakukan (Uryu et al. 2008; Koh & Wilcove 2008; Koh et al. 2011; Carlson et al. 2012; Miettinen et al. 2012; Obidzinski et al. 2012; Gunarso et al. 2013; Lee et al. 2014; Tarigan et al. 2015). Wicke et al. (2011) melaporkan bahwa dari 9,7 juta deforestasi yang terjadi selama kurun waktu 1997-2003, sebesar 27 % (2.6 juta ha) telah diubah menjadi kelapa sawit.
Dosen peneliti dari Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin) , Syarif Ohorella, S. Hut, M.Si justru punya pandangan berbeda. Pandangan berbeda dari Syarif Ohorella ini, dimaksudkan untuk menambah kemampuan literasi bagi jurnalis, mahasiswa dan aktivis pengiat lingkungan.
Pandangan berbeda Syarif Ohorella tersebut mencuat dalam diskusi publik yang digagas oleh Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia atau The Society of Indonesian Evironmental Journalists (SIEJ) Simpul Papua Barat Daya yang berlangsung di Hangout Cafe Sorong, Selasa (4/6/2024). Bukan hanya Syarif Ohorella yang berbeda pandangan, Charles Tawaru selaku Ketua Papua Forest Watch pun punya pandangan berbeda.
Diskusi publik yang digagas oleh SIEJ Simpul Papua Barat Daya itu, bertajuk nonton bareng liputan investigasi khusus, Mayana datang Orangutan jadi Gelandangan untuk diambil pelajaran buat jurnalis, mahasiswa dan aktivis lingkungan di Provinsi Papua Barat Daya agar bisa melakukan langkah kongrit untuk save kawasan konservasi di Papua Barat Daya.
Syarif Ohorella sebagai peneliti dan dosen tentu saja mengungkapkan pandangan berdasarkan hasil riset dan penelitian. Menurutnya orientasi pemerintah semata – mata bertumpu untuk mengejar target pendapatan negara sebanyak – banyaknya. Sebab diprediksi minus pendapatan negara terhadap belanja negara sangat sulit dibendung oleh pemerintah.
Pemerintah daerah sendiri hingga sekarang belum memiliki gambaran atau skema yang jelas tentang arah pembangunan daerah terhadap upaya pelestarian Lingkungan Hidup.
“Di Halmahera sudah ada 5 kelompok tani yang menikmati hasil dari jual karbon. Sumatera sudah menikmati sejak tahun 2016, Kalimantan sudah menikmati sejak tahun 2012, pertanyaannya, Papua kapan, ” kata Syarif Ohorella.
Masyarakat Asli Papua sebagaimana diungkapkan oleh Charles Tawaru bahwa tanpa sawit yang punya sistem ekologis sangat erat dengan alam, orang Asli Papua bisa hidup tanpa sawit, tetapi orang Asli Papua tidak bisa hidup terlepas dari alam dan dusunnya.
Fakta yang ada, kata Syarif Ohorella, mimpi masyarakat adat Papua untuk menikmati hasil dari kompensasi jual beli karbon, sebagai konsekuensi menjaga alam masih sangat jauh. Sebab Pemerintah Daerah di Papua, bahkan Papua Barat Daya sampai detik hari ini baru berencana membuat Peraturan daerah tentang Reduksi emisi, deforestasi dan degradasi plus.
“Bagi kami orang lingkungan Sawit itu tidak darurut – darurat amat. Kenapa, karena kami sudah melakukan riset diberbagai tempat, ” beber Syarif.
Hasil riset yang dilakukan menunjukkan, bahwa proses revocery atau rehabilitasi untuk mengembalikan kawasan bekas perkebunan kelapa sawit sangat lama. Sebab proses periode pemanfaatan lahan sawit yang terlalu lama membuat terjadi residu kimia tidak terlalu lama di tanah, maka obsorsi tanah menjadi menurun.
Akibat menurunnya obsorsi tanah tentu berpengaruh tehadap pori – pori tanah, sehingga yang terjadi kemudian air menjadi lambat terserap kedalam tanah seperti biasanya.
“Jadi absorsi itu dia mendukung run off infiltrasi tanah. Karena air itu lemah atau lambat untuk masuk ke dalam tanah membuat aliran run off menjadi tinggi, akibatnya gampang terjadi banjir dan tanah longsor, ” kata Ohorella menerangkan.
Akibat infiltrasi tanah menjadi lemah, dengan sendirinya mempengaruhi ketersediaan air tanah. “Fakta ini bisa ditemukan, ada banyak jurnal silahkan searching atau googling bagaimana kondisi air di lahan sawit, air pasti kotor, kita tidak bisa mengkonsumsi air itu, ” ucap Ohorella.
Fakta hari ini, lanjut Ohorella, persoalan terbesar yang terjadi di daerah Ibu kota negara (IKN) adalah persoalan ketersedian air bersih. Lokasi IKN itukan kawasan rehabilitasi bekas perkebunan sawit.
“Dari hasil riset yang ada ini menjadi dasar bagi saya secara pribadi orang yang konsen terhadap envaironment, saya mengatakan bahwa Sawit itu tidak penting. Oke mungkin berbeda pandangan saya dengan orang ekonom. Karena orang ekonom tentu menganggap sawit itu penting, ” tutur Ohorella.
Bila ada yang menilai bahwa minyak sawit memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, menurut Ohorella justru minyak kelapa yang memiliki kandungan nutrisi sangat baik bagi tubuh manusia. Maka seharusnya masyarakat lokal diarahkan untuk menanam kelapa.
“Kandungan asam laurat yang ada pada minyak kelapa tidak ada pada minyak sawit. Asam laurat ini, satu – satunya asam yang ada dalam minyak kelapa yang mampu mengikat dan membunuh bakteri dan virus yang ada dalam tubuh manusia. Kenapa orang dulu bisa berumur panjang dan tetap sehat, dibandingkan dengan kita yang sekarang. Dan itu bisa kita buktikan secara ilmiah, ” ulas Ohorella.
Ungkapan bahwa Sawit tidak penting, menurut Ohorella disampaikan dengan dasar yang mengacu pada tinjaun teoritis, berdasarakan fakta hasil riset.
Disisi lain, Ohorella katakan, lahan yang dikonsesi menjadi perkebunan kelapa sawit tentu membuat terjadinya deforestasi. Pertanyaan yang kemudian muncul, kemanakah pohon kayu yang ada setelah perusahaan perkebunan sawit masuk.
“Jangan sampai ada pandangan bahwa ingin dibukanya areal konsesi lahan sawit yang seluas 36.094 hektare, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta hanya sebagai alibi untuk merampok hasil hutan di Papua,” tuturnya.
Charles Tawaru turut menambahkan bahwa sebagai aktivisi lingkungan pada dasarnya tidak anti terhadap investasi perkebunan kelapa sawit. Aktivisi lingkungan pada dasarnya, meminta Pemerintah dan perusahaan harus transparan, soal berapa pendapatan negara dari perkebunan sawit yang digunakan untuk pembangunan di seluruh Indonesia.
Kemudian menurut Charles ada proses persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (FPIC) adalah hak khusus yang diberikan kepada Masyarakat Adat yang diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) harus menjadi patokan dari kehadiran investasi perkebunan tidak dilakukan. Justru yang ada, proses pemaksaan kehendak kepada masyarakat adat.
Kemudian proses pengurusan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sampai keluarnya Hak Guna Usaha (HGU) tidak dilakukan.
“Untuk Amdal ini, Pemerintah sering beralasan mengejar target, sehingga Amdal dilakukan setelah investasi berjalan. Praktek ini, sering ditemukan dilapangan, sehingga kepatuhan perusahaan terhadap Amdal sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali, ” ucap Charles Tawaru.
HGU secara undang – undang, Charles katakan terjadi proses perampasan lahan, karena dalam sertifikat HGU tidak mencantumkan wilayah masyarakat adat. Sertifikat HGU ini, bisa dipakai sebagai jaminan untuk memperoleh modal awal 30 persen di Bank.
“Kalau kemudian dia tidak bisa mengelola , maka investor bisa menjual ke orang lain, sebab tanah itu, terkesan sudah menjadi milik dia. Ini yang namanya perampasan lahan, ” ucap Charles.
Belajar dari pengalaman masyarakat adat di Sumatera, dan Kalimantan. Lalu pengalaman masyarakat adat di Keerom, Prafi manokwari. Charles Tawaru sampaikan masyarakat adat mana yang sejahtera dari keberadaan perkebunan sawit.
“Hari ini tidak ada transparansi yang jelas soal harga satu tandan buah sawit segar. Harga ini menjadi rahasia perusahaan. Kita tahu ada 20 persen kebun inti plasma milik masyarakat adat dari luas lahan perkebunan sawit, “
Satu hektar lahan bisa terdiri dari 100 sampai 110 pohon sawit. Dimana satu pohon sawit membutuhkan air sebanyak 8 – 16 liter air per hari. “Misalnya perusahaan transparan, satu kilogram buah tanda segar seharga 500 Rupiah maka bisa saja dalam 1 hektar masyarakat bisa mendapatkan 1 ton maka dalam sekali panen masyarakat bisa mendapatkan 3 juta rupiah, ” kata Charles.
Dalam setahun satu pohon sawit bisa menghasilkan 12–14 tandan per tahun, dengan berat tandan 10–15 kg. Dalam kebun budi daya, jumlah pohon sawit antara 100 – 110 batang per ha, tergantung kepada jenis varietasnya.
“Di Papua harga tandan buah sawit per kilo tidak pernah naik diatas 1.000 Rupiah. Paling banter berada di kisaran 200 – 250 Rupiah per kilogram.
Sudah minimnya informasi soal harga tandan buah sawit, ditambah lagi kurangnya pengetahuan budidaya kebun sawit, sehingga masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses penjualan dan pengolahan kepada perusahaan.
“Kondisi itu, memang sengaja dibuat oleh perusahaan, sehingga masyarakat menyerahkan proses sepenuhnya kepada perusahaan. Nanti tiap bulan masyarakat hanya dapat premi 200 – 300 ribu Rupiah, ” ulas Charles Tawaru.
Hal yang senada pula disampaikan oleh Peneliti dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Amelia Puhili. Menurut hasil riset yang dilakukan keberadaan konsesi lahir dari kebijakan negara yang rasis terhadap masyarakat adat. Karena masyarakat adat terkesan disingkirkan dalam bernegosiasi soal investasi.
“Ada upaya manipulasi untuk mempermainkan masyarakat , konsep kesetaraan dalam bernegosiasi dengan diabaikan, sehingga masyarakat adat terpaksa harus menerima hanya untuk mendapat izin sehingga lahan bisa dikuasai. Kalau boleh dikata, semua serba tunjuk, saya mau ini, maka saya tinggal , pelaku konsesi tunjuk saja, ” papar Amelia.
Konsep konservasi masyarakar adat memang sudah ada, karena masyarakat adat tidak serakus Pemerintah dan investor. Namun memang perlu dilakukan revitalisasi cara masyarakat adat menjaga alamnya, sehingga masyarakat adat tidak dipandang sebelah mata.
“Konsesi sawit tidak datang sendiri, sebab dia akan turut dijaga karena dianggap sebagai objek vital negara. Sudah barang tentu akan terjadi banyak kekerasan untuk memaksa, ” tutur Amelia.
Satu konsesi saja, tambah Amelia punya lahan setengah dari luas Kota Jakarta, sementara data yang ada, tercatat ada sekitar 6 konsesi. “Lima konsesi lainnya, tentu lahannya pun sangat luas lagi, ” tutup Amelia Puhili.
Sementara itu, dikutip dari Republika. Berdasarkan penelusuran, data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hutan hujan tropis seluas 125,9 juta hektare yang mampu menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton, hutan mangrove mencapai 3,31 juta hektare yang mampu menyerap emisi karbon sekitar 33 miliar karbon, dan lahan gambut dengan area 7,5 juta hektare yang mampu menyerap emisi karbon mencapai sekitar 55 miliar ton.
Total emisi karbon yang mampu diserap Indonesia kurang lebih sebesar 113,18 gigaton, dan jika pemerintah Indonesia dapat menjual kredit karbon dengan harga USD5 di pasar karbon, maka potensi pendapatan Indonesia mencapai USD565,9 miliar atau setara dengan Rp 8.000 triliun.
Dikutip dari Good Stats, Papua diketahui memiliki luas hutan terbesar secara nasional dengan total 33,12 juta ha atau setara dengan 32,2% dari total luas tutupan hutan Indonesia.
Dari data itu bisa disimpulkan bahwa 32,2 persen hutan di Pulau Papua dari total hutan nasional, maka sumbangsi hutan di Tanah Papua bisa berkontribusi menyumbang pendapatan negara 32, 2 persen dari total potensi pendapatan Indonesia dari penjualan kredit karbon yakni 2.584 Triliun Rupiah.
Dari data diatas maka sumbangsi perkebunan kelapa sawit terhadap pendapatan negara yang hanya sebesar 600 Trilun, masih kecil bila dibandingkan dengan potensi pendapatan negara dari menjual kredit karbon, sebagai dampak dari menjaga alam.
