TEROPONGNEWS.COM, MAYBRAT – Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 terus disoroti berbagai pihak termasuk anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) Selly Kareth.
Anggota MRPBD Selly Kareth meminta masyarakat Kabupaten Maybrat untuk terus memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam proses penerimaan CPNS tahun 2024 sehingga dalam proses tersebut semua honorer segera diakomodir.
Selly Kareth mengatakan proses penerimaan CPNS dan pengangkatan honorer di Kabupaten Maybrat mendapat perhatian serius dari Majelis Rakyat Papua Barat Daya perwakilan Kabupaten Maybrat.
“Penerimaan CPNS merupakan momen yang dinantikan oleh setiap pencaker khususnya yang berdomisili di Kabupaten Maybra,” kata Selly Kareth, Sabtu (29/6/2024).
Selly mengapresiasi pemerintah yang telah melakukan proses penerimaan CPNS di Kabupaten Maybrat sehingga dapat mengakomodir pengangguran yang ada, selain penerimaan CPNS ada juga pengangkatan honorer Kabupaten Maybrat.
Penerimaan CPNS dan pengangkatan honorer merupakan langkah yang baik dari pemerintah dan perlu diapresiasi dan mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat Kabupaten Maybrat sebab dengan demikian dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada.
Ia berharap skala prioritas penerimaan CPNS maupun pengangkatan Honorer Daerah harus fokus pada 80% anak asli Papua dalam hal ini anak asli dari Kabupaten Maybrat yang terbagi dari 4 Wilayah yaitu Aifat, Aitinyo, Ayamaru dan Yumasess.
Berhubung proses penerimaan CPNS yang bersamaan dengan pesta demokrasi Selly berpesan jangan sampai penerimaan CPNS menjadi bagian dari ajang politik, masyarakat jangan selalu di korbankan untuk kepentingan pribadi
“Proses penerimaan CPNS dan pengangkatan honorer daerah yang bersamaan dengan pesta Pemilukada jangan sampai menjadi sarana kampanye mengingat saat ini kita sedang berada dalam euforia pesta demokrasi pemilihan calon kepala daerah baik Provinsi maupun Kabupaten sehingga jangan sampai momen ini dimanfaatkan oleh sebagian/sekelompok orang penerimaan CPNS dan pengangkatan honorer daerah menggunakan APBD bukan dana pribadi itu yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh seluruh Masyarakat Kabupaten Maybrat terlebih khusus para pencaker,” tegasnya.
Pemilukada 2024, Undang-undang sudah jelas terkait netralitas ASN jika ada kelompok ASN yang melanggar bisa ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pakai fasilitas negara seperti kantor-kantor, pakaian dinas, mobil dinas, dll untuk kampanye segera tindak tegas dengan melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maybrat,” beber Selly Kareth.
Anggota MRPBD perwakilan Kabupaten Maybrat ini berharap Pilkada 27 November mendatang dilaksanakan sesuai asas Pemilu.
“Mari ciptakan pemilu damai, jujur, bersih dan sehat untuk Maybrat yang lebih maju dan sejahtera lagi,” pungkas Selly Karet.
