Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BeritaPEMILU 2024Politik

Pasca Sidang DKPP, Kuasa Hukum Pengadu Sesalkan Jawaban Penutup Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sorong

×

Pasca Sidang DKPP, Kuasa Hukum Pengadu Sesalkan Jawaban Penutup Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sorong

Sebarkan artikel ini
Muhammad Irfan saat mendampingi pengadu Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Sorong Muhammad Rizal saat sidang DKPP. Foto : Istimewa
Muhammad Irfan saat mendampingi pengadu Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Sorong Muhammad Rizal saat sidang DKPP. Foto : Istimewa
Example 468x60

TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyidangkan perkara dugaan pelanggaran nomor 68-PKE-DKPP/V/2024 dan nomor 89-PKE-DKPP/V/2024 yang diadukan oleh Muhammad Rizal selaku Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Sorong yang memberikan kuasa kepada Muhammad Irfan.

Dalam sidang itu, Pengadu pada perkara nomor 68-PKE-DKPP/V/2024 dan 89-PKE-DKPP/V/2024 mengadukan Frengki Duwith, Abdul Salam, Frans Leonard Kalaibin, Marthen Luther Kambuaya, dan Yanthi Kambuaya yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sorong sebagai Teradu I sampai dengan V.

Example 300x600

Pengadu juga mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sorong, yaitu Agustinus Simson Naa, Mulyanto Dasaputra Ruslan, dan Naheson Parsin sebagai Teradu VI sampai dengan VIII.

Teradu I-V didalilkan tidak profesional sebagai penyelenggara pemilu, karena dalam rekrutmen badan adhoc telah menetapkan dan mengangkat calon Anggota DPRD Kabupaten Sorong sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Sehari setelah sidang DKPP, Muhammad Irfan yang sebagai kuasa hukum pengadu memberikan apresiasi kepada DKPP yang telah melaksanakan sidang dengan baik.

“Partai Nasdem Kabupaten Sorong dalam hal ini sekretaris dari NasDem DPD Kabupaten Sorong memberikan kuasa kepada saya untuk mengadukan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sorong serta ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sorong,” ujar Irfan kepada Redaksi Teropong News, Sabtu (29/6/2024).

Dikatakan Irfan, Anggota dan ketua KPU Kabupaten Sorong, Anggota dan Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong diadukan ke DKPP terkait dengan tidak profesional dan tidak berintegritas dalam menjalankan tugas. Dimana fakta membuktikan bahwa diketahui ada dua caleg PKS yang diangkat menjadi Ketua KPPS di TPS 7 dan TPS 18.

“Fakta ini sungguh mencederai, karena mereka melanggar undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu. Dimana penyelenggara pemilu harus bekerja dengan jujur dan adil begitu,” ucap Irfan menuturkan.

Pengaduan ini, lanjut Irfan, sebagai bentuk partisipasi aktif dari masyarakat bukan mencari-cari kesalahan penyelenggara pemilu dalam ini KPU atau Bawaslu.

“Pengaduan yang kami lakukan ini bentuk daripada evaluasi publik agar ke depan kerja-kerja KPU dan Bawaslu itu menjadi lebih baik lagi,” tutur Irfan.

Menurut Irdan sungguh suatu pemandangan yang ironi dari Pemilu Presiden, dan Pileg tahun 2024. Dimana mungkin hanya di Kabupaten Sorong yang ada calegnya dilantik sebagai KPPS.

“Caleg dilantik jadi Ketua KPPS ini tidak ada di seluruh Indonesia. Ini hanya terjadi di Kabupaten Sorong dan ini suatu kesalahan yang fatal. Coba bayangkan ada dua caleg partai daerah pemilihan Sorong. Tidak hanya itu data yang kami punya ada 22 orang Caleg dari berbagai partai politik yang namanya terdaftar dalam SIPOL menjalankan tugas sebagai KPPS di Kabupaten Sorong, ” kata Irfan menerangkan.

Menurut Irfan KPU dan Bawaslu Kabupaten Sorong tidak cermat, sehingga bisa kebobolan, sehingga perlu diadukan a penyelenggara Pemilu ke depan menjadi lebih baik lagi.

Kemudian Bawaslu itu, sambung Irfan, tugasnya itu, melakukan pencegahan pengawasan dan penindakan. Karena ada slogan Bawaslu, cegah, awasi, tindak.

“Dalam sidang itu, saya sesalkan jawaban dari ketua ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sorong yang menyebut bahwa Bawaslu bukan malaikat seperti kuasa hukum yang harus tahu segala sesuatu. Jawaban penutup Ketua dan Anggota Bawaslu inikan seolah – olah bukan bahasa pengawas Pemilu, ” ujar Irfan.

Pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Sorong inikan bukan pelanggaran kecil seperti umbul – umbul jatuh di jalan raya. “Sebagai masyarakat sudah menjadi tugas kami untuk mengingatkan penyelenggara pemilu untuk lebih cermat lagi. Faktanya sudah sangat jelas ada Caleg partai yang bertugas sebagai KPPS. Masa mereka tidak melakukan kross cek ke SIPOL, ” tutur Irfan lagi.

Irfan katakan sangat memberikan apresiasi atas jawaban KPU Kabupaten Sorong. Dimana ketua KPU mengatakan akan melakukan evaluasi kembali, sehingga penyelenggaran Pemilukada ke depan bisa menjadi lebih baik.

Kekesalan Irfan terhadap jawaban Ketua dan Anggota Bawaslu ini, dilatarbelakangi oleh jawaban yang diberikan di dalam Sidang DKPP. Semua orang bisa ikut dengan seksama.

“Kata kami bukan Malaikat, terus ada dalam daftar tunggu, itu bukan jawaban pengawas Pemilu. Apalagi mengatakan seolah – olah pengaduan yang kami layangkan hanya sebagai bentuk mencari – cari kesalahan. Ini bukan kami cari – cari kesalahan, tapi faktanya sudah jelas terjadi kesalahan fatal akibat tidak cermatnya penyelenggara pemilu, ” papar Irfan.

Seharusnya, Irfan sampaikan, sebagai penyelenggara pemilu jawaban yang diberikan sesuai dengan tugas sebagai penyelenggara.

“Jawab saja sesuai tugas mu sebagai penyelenggara bukan malah memberikan jawaban yang keluar dari tupoksi. Seakan- akan Bawaslu tidak mau masyarakat mengadu soal pelanggaran pemilu. Ingat tugas Bawaslu itu, Cegah, Awasi, Tindak, ” kata Irfan menegaskan.

Ditambahkan oleh Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Sorong, Muhammad Rizal.

“Saya sebagai sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Sorong kami membuat laporan ke DKPP terkait kode etik penyelenggara yaitu karena KPU dan Bawaslu ini tidak profesional dalam menjalankan tugas,” ucap Rizal.

Fakta yang ada, hari ini telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sorong, karena dua caleg bisa menjadi penyelenggara KPPS di Kelurahan Malawele.

“Kami merasa dirugikan oleh KPU dan Bawaslu atas ketidakprofesionalan tersebut. Sebab kalau mereka profesional mungkin kami bisa dapat kursi ke-8. Tetapi atas ketidak profesional itu kami tidak mendapatkan kursi ke-8 itu, ” ucap Rizal.

Ditambahkannya, sesuai data yang DPD Nasdem kabupaten Sorong terima dan sudah dimasukkan sebagai bukti dalam sidang DKPP ada beberapa anggota partai yang menjadi anggota KPPS. Jumlah yang kami dapatkan ada 22 orang caleg. Ditambah dengan TPS yang dilakukan PSU tercatat ada sekitar 24 orang.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *