TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Rotasi jabatan di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat resmi dilakukan dengan dilantiknya 7 pejabat eselon II dan III.
Tujuh pejabat yang dilantik Kajati Harli Siregar, terdiri dari Wakajati Papua Barat yang dijabat oleh Muslikhuddin, tiga Koordinator baru di lingkungan Kejati Papua Barat yakni, Indra Thimoty, Nurcholis, dan Toman E L Ramandey dan Jusak Elkana Ayomi sebagai Kajari Teluk Bintuni, Jhon Ilef Malamassam sebagai Kajari Fakfak, dan Makrun sebagai Kajari Sorong.
Kajati Harli Siregar memberikan penekanan kepada ketiga Kajari yang baru dilantik untuk segera menuntaskan perkara tunggak di masing-masing daerah yang menjadi atensi masyarakat.
Terkait dengan itu, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari , Yan Christian Warinussy secara khusus memberikan satu referensi kepada Kajari Teluk Bintuni yang baru dilantik.
“Saya memberi apresiasi atas ditunjuknya Jaksa Jusak Elkana Ayomi, SH, MH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Teluk Bintuni. Saya kira ini kepercayaan yang tepat, proporsional dan menjawab aspirasi masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni untuk memperbaiki upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni selama 10 tahun terakhir ini, ” tulis Yang Christian Warinussy yang diterima redaksi Teropong News, Jumat (7/6/2024).
Warinussy berharap Kajari Ayomi dapat menaruh perhatian pada kegiatan pembangunan ruas jalan dari Masyeta, Merenefa, Sumuy Lama, Sumuy Baru, Meristim lama, Meven, hingga tembus di kampung Meren etik, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni.
Dimana kegiatan proyek ini diduga keras melibatkan kontraktor yang juga adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Bintuni aktif saat ini.
“Yang bersangkutan juga adalah salah satu pimpinan salah satu parpol di Provinsi Papua Barat, ” beber Yan Warinussy.
Dimana sesuai informasi yang diperoleh dari masyarakat adat dan relawan LP3BH Manokwari di Moskona Barat bahwa pembangunan jalan dimaksud sama sekali tidak dilaksanakan oleh kontraktor tersebut.
Namun diduga telah terjadi pencairan dana 100 persen dari Bank Papua Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bintuni pada tahun 2020 yang lalu.
Fakta yang ada, tulis Warinussy, ruas jalan tersebut belum yang ada masih hutan, sehingga sangat baik kalau Kajari Teluk Bintuni yang baru beserta jajaran nya dapat langsung menyelidiki kebenaran proyek pembangunan jalan raya tersebut.
“Jika benar fiktif, maka saya kira segera diambil tindakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di dalam UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Minimal di awali dengan penetapan status pemeriksaan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan siapa yang bertanggung jawab agar dinaikan statusnya menjadi tersangka dan diproses hingga ke pengadilan negeri/Tipikor Manokwari Kelas I B, ” tandas Warinussy.
