TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menghadiri pengukuhan pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (6/6/2024) di gedung LJ, Kota Sorong.
Pada pengukuhan itu, Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Taufik Hidayat mengukuhkan Muhammad Musa’ad sebagai ketua KDESK Papua Barat Daya. KDESK Papua Barat Daya adalah KDEKS ke-30 dan pertama yang terbentuk di tanah Papua.
Pada kesempatan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin menekankan tiga pesan penting yakni bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Papua Barat Daya.
Yang Pertama adalah KDEKS diminta perkuat kelembagaan dan sinergi multipihak, mendorong penataan kelembagaan yang tepat demi membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, profesional, dan berintegritas.
“KDEKS agar secepatnya mulai bekerja, menyusun dan menyinergikan program ekonomi dan keuangan syariah dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan, khususnya pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting,”ujar Wapres.
Selain itu, KDESK juga harus mengembangkan program sesuai potensi dan kearifan lokal, seperti kemajemukan etnis Papua Barat Daya dapat menjadi aset penting pendorong pembangunan ekonomi inklusif.
“Untuk itu, pastikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merangkul semua pihakdan kalangan, seperti kaum muda dan perempuan, tokoh agama dan adat, akademisi, filantropi, BUMD, sektor swasta, serta masyarakat luas. Jaga keberlanjutan program KDEKS, dengan menyelaraskan dan mengakomodasikan tema ekonomi dan keuangan syariah ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang,”jelasnya.
Yang Kedua, KDESK diminta kembangkan potensi sektor industri halal daerah agar berkontribusi pada keuangan syariah nasional.
“Tingkatkan daya tarik wisata alam dan bahari bagi wisatawan muslim di daerah ini, baik domestik maupun mancanegara, dengan menyediakan tempat ibadah dan makanan halal. Dorong pengembangan UMKM halal, termasuk potensi ekspor UMKM kriya, pertanian, dan kelautan,”terangnya.
Oleh karena itu, sambung Wapres, hal ini perlu didukung dengan kemudahan perizinan usaha dan fasilitasi sertifikasi halal dari hulu ke hilir, termasuk peningkatan fasilitasi self-declare. Optimalkan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, untuk menarik investasi baru dan menjadi pusat pengembangan ekonomi dan pintu ekspor industri halal di kawasan timur Indonesia.
“Ketiga, tingkatkan edukasi dan literasi masyarakat, serta persiapkan sumber daya manusia terampil di bidang ekonomi syariah,”ucapnya.
Menurut Wapres, ini adalah kesempatan besar dan Provinsi Papua Barat Daya yang cepat mengambil peluang ini dengan membentuk KDEKS pertama di tanah Papua.
Sebab, sebagai provinsi termuda yang belum genap dua tahun, Papua Barat Daya telah menunjukan komitmen tinggi untuk mulai mengakselerasi gerak pertumbuhan ekonomi syariah dan pemerataan kesejahteraan secara selaras, inklusif, dan berkelanjutan.
“Ekonomi dan keuangan syariah bukanlah gagasan yang digaungkan demi kepentingan umat Islam semata. Namun, telah menjadi praktik yang diterima luas oleh semua kelompok masyarakat karena sifat dan hakikatnya yang bukan hanya untuk umat muslim (inklusif), tetapi juga mengedepankan keadilan.
Menutup sambutannya, Wapres mengucapkan selamat atas terbentuknya KDEKS Provinsi Papua Barat Daya.
Ia sangat mengapresiasi semangat dan dukungan penuh pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Papua Barat Daya, yang berpotensi mendorong pembangunan kesejahteraan yang inklusif, berkelanjutan, dan mencitrakan kearifan lokal.
“Saya berharap inisiasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Papua Barat Daya mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerahdan mendatangkan kemaslahatan bagi semua umat,”tutupnya.
