TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Tidak tepat Komisi II DPR RI mengkritisi kinerja Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Karena kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke DOB Papua Barat Daya untuk melakukan monitoring dan melihat secara langsung capaian pelaksanaan jalannya pemerintahan di DOB Baru sesuai UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi PBD.
Di sana juga diatur tentang tugas pokok PJ Gubernur PBD. “Tugas pokok Pj Gubernur inilah yang harus menjadi bagian dari evaluasi kinerja, ” kata Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya, Yanto Ijie melalui siaran pers yang diterima redaksi Teropong News, Selasa (11/6/2024).
Pembangunan pusat pemerintahan seperti Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan merupakan diskresi presiden tentang Percepapatan Pembangunan 4 DOB Baru di Tanah Papua masuk dalam proyek strategis Nasional PSN dimana pembiayaan pembangunan kontruksi fisiknya dibiayai langsung oleh APBN.
“Harusnya Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerjanya memastikan anggaran pembangunan perkantoran di 4 DOB sudah tersedia dalam APBN 2024. Jangan kedaerah baru pura-pura kaget kalau Kantor Gubernur belum di bangun, ” tulis Yanto Ijie.
Bagi Fopera, sikap kaget dari Komisi II DP RI inikan aneh. Menurut Fopera, Komisi II DPR RI sedang bersandiwara bagi kami rakyat Papua, di 4 DOB di Tanah Papua.
“Karena 4 DOB di Tanah Papua ini, pengawasan langsung melekat di Komisi II, artinya dalam pembahasan APBN 2024 Komisi II DPR RI bersama mitra Komisi lainnya dan kementrian terkait harus memastikan adanya anggaran untuk percepatan Pembangunan 4 DOB Baru di Tanah Papua. Bukannya datang ke Papua bikin pertanyaan yang aneh dan sepertinya cuci tangan, ” tutur Yanto Ijie.
Fopera berharap kondisi di Tanah Papua jangan bernasip seperti Tahun 2014. Dimana Tanah Papua menjadi korban Diskresi Presiden SBY diakhir masa jabatan dengan mengeluarkan Inpres Percepatan Pembangunan di Tanah Papua yang tidak dilaksanakan oleh Presiden terpilih.
“Kekuwatiran kami masyarakat di Tanah Papua untuk Proyek Strategis Nasional PSN percepatan Pembangunan 4 DOB di Tanah Papua tidak bisa dilanjutkan. Untuk itu kami meminta Komisi II DPR RI dan Kementrian tekait harus memastikan Pembangunan Percepatan 4 DOB di Tanah Papua pembangunannya dilanjutkan Presiden terpilih Prabowo-Gibran 2024-2029, ” papar Yanto Ijie.
Tahun 2023, kata Yanto Ijie, Wapres melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Gubernur PBD. Saat itu dilakukan peletakan batu pertama di atas meja, dan tidak seperti biasanya dilakukan di bawah tanah.
Logikanya kalau ada kolam yang digali baru batunya ada. Tidak mungkin, sambung dia, meja dan batu tetap ada, karena tempat peletakan batu pertama merupakan fasilitas publik yang selalu digunakan buat kegiatan. Yang pasti batunya pasti ada, tapi tidak di lokasi. Sebab bisa saja di simpan, karena teknis pelaksanaan acara seremonial peletakan Batu Pertama di koordinir oleh Pemprov PBD dan Balai BPPW kementrian PUPR Papua Barat.
“Menurut pandangan kami PJ Gubermur Provinsi Papua Barat Daya sukses melakasanakan tugas sesuai Perintah Undang – Undang RI nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan DOB PBD, diantaranya Penempatan ASN, Pembentukan Kelembagaan dan Pelantikan Pejabat Devenitif Eselon II, Fasilitasi membentuk MRP PBD, Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu Pileg 2024, penyerahan Aset, tugas ini sudah berjalan sukses yang sementara disiapkan Pemilihan Kepala Daerah dan Fasilitasi pembentukan DPRP mekanisme Pengangkatan, ” kata Yanto Ijie menegaskan.
Provinsi Papua Barat Daya, tambah Yanto Ijie merupakan peringkat 1 dari 38 Provinsi diindonesia yang sukses menurunkan inflasi daerah dan dinilai langsung oleh kemendagri beberapa waktu lalu.
“Sedangkan untuk lahan Tanah Kantor Gubernur di tambah 35 Hektar apakah itu bukan prestasi, ” kata Yanto Ijie dengan nada tanya.
Fopera berharap kunjungan kerja Komisi II DPR RI jangan dipolitisasi seakan PJ. Gubernur Papua Barat Daya tidak bekerja.
