TEROPONGNEWS.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat geram dengan kementerian yang menggunakan banyak sekali aplikasi, salah satu contoh ialah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), bisa punya 400 aplikasi.
Jokowi mencatat, di kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota, ada kurang lebih 27.000 aplikasi atau platform yang berjalan dan bekerja sendiri-sendiri, belum terintegrasi.
“Tidak akan mungkin mempermudah, tidak terintegrasi, dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih,” kata Jokowi dalam agenda peluncuran GivTech INA Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, Senin (27/5/2024).
Mantan Wali Kota Solo itu menekankan bahwa mulai tahun ini harus dihentikan pola-pola pemborosan melalui pembuatan aplikasi baru yang menurutnya hanya membuang-buang anggaran negara.
“Berhentilah membikin platform baru, setop, karena 27.000 aplikasi yang ada. Tahun ini saja waktu membikin, anggaran ada Rp6,2triliun yang akan dipakai membikin aplikasi/platform baru,” tuturnya.
Jokowi Kembali terlihat geram, lantas menyinggung perihal masing-masing kementerian hingga kantor pemerintahan yang menggunakan lebih dari 500 aplikasi.
“Bayangkan karena setiap mungkin dulu ganti menteri, dirjen, gubernur, kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek, itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi. Ruwet, inilah yang kita setop,” ujarnya.
Jokowi menekankan bahwa kehadiran birokrasi seharusnya melayani rakyat, bukan justru mempersulit dan memperlambat.
“Sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat adalah kemudahan urusan masyarakat,” kata Jokowi.
