TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Dalam suatu negara berkembang, belanja pemerintah memegang peran penting dalam perekonomiannya. Belanja pemerintah juga merupakan tanda pemerintah hadir untuk masyarakat.
Melalui belanjanya, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masayrakat. Demikian juga di Indonesia APBN merupakan backbone perekonomian.
Pada tahun 2024 seusai data Online Monitoring SPAN (OMSPAN), APBN di Papua Selatan sebesar Rp10,602 trilyun. Anggaran ini terdiri dari anggaran kepada satker vertikal dan pengelola Dekonsentrasi (DK)/Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp2,399 triliun dan belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8,202 triliun.
Alokasi anggaran kepada satker vertikal dan pengelola DK/TP mengalami kenaikan untuk seluruh belanja kecuali Belanja Modal yang justru mengalami penurunan. Belanja Pegawai naik 6,7 persen dari Rp633, 87 milyar menjadi 676, 52 milyar.
Belanja Barang juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 3,6 persen dari Rp1, 05 triliun menjadi 1,08 triliun. Sedangkan belanja modal mengalami penurunan sebesar 28,1 persen dari Rp888,9 milyar menjadi Rp638,8 milyar.
Alokasi anggaran akan benar-benar mempunyai dampak kepada perekomian apabila sudah dibelanjakan. Kinerja realisasi anggaran akan berpengaruh pada roda perekonomian.
Secara keseluruhan realisasi sampai dengan 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp1,397 triliun atau mencapai 13,18 persen. Realisasi ini meningkat dibanding realisasi pada bulan yang sama tahun 2023 (yoy) yaitu sebesar Rp1,368 triliun atau mencapai 12,80 persen.
Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan Maret 2024 sebesar Rp181,98 milyar atau sebesar 26,90 persen. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp184,82 milyar atau mencapai 17,05 persen. Realisasi belanja modal sebesar Rp65,49 milyar atau sebesar 10,25 persen.
Pada bulan Maret KPPN Merauke juga telah membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) , tunjangan keagamaan dan Tukin THR sebesar Rp36,65 milyar yang dibayarkan kepada 11.069 ASN Instansi Vertikal, TNI. POLRI, PPPK dan Pegawai Pemerintah Non ASN.
Dari sisi pendaftaran kontrak, sampai dengan Maret 2024 terdapat 302 kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN dengan nilai 670,7 milyar. Kontrak ini dibagi dari belanja modal sebanyak 77 kontrak dengan nilai Rp435,2 milyar dan belanja barang sebanyak 225 kontrak dengan nilai Rp235,5 milyar
Realisasi belanja sampai dengan bulan Maret 2024 masih lebih banyak didorong oleh realisasi satker-satker penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya belanja tahapan pemilu.
Realisasi KPU Kabupaten Merauke paling tinggi sebesar 79,06 persen disusul KPU Kabupaten Mappi sebesar 75,16 persen, KPU Boven Digoel sebesar 74,70 persen dan KPU Kab Asmat sebesar 70,22 persen.
Disamping satker-satker penyelenggara pemilu ada juga satker yang realisasinya cukup tinggi yaitu Stasiun Karantina Ikan sebesar 100 persen. Tingginya realisasi satker berkenaan karena sedang proses likuidasi menjadi satker Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Satker lain yang tinggi realisasinya adalah Pengadilan Agama Merauke 52,35 persen.
Mulai tahun 2023 KPPN mempunyai tugas baru untuk menyalurkan seluruh Transfer Ke Daerah (TKD) kepada Pemda mitra kerjanya masing-masing. Sampai dengan bulan Maret 2024 dari pagu TKD yang harus disalurkan KPPN Merauke sebesar Rp8,2 trilyun, realisasinya sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp1,063 trilyun atau mencapai 13,05 persen. Realisasi tersebut terdiri dari DAU sebesar Rp868, 48 milyar.
Selanjutnya DBH sebesar Rp15,17 milyar, BOK Puskesmas Rp8,8 milyar, DAK Non Fisik Lainnya 51,6 milyar dan adalah BOSP sebesar Rp122,8 milyar.
Secara keseluruhan realisasi semua belanja memenuhi target yaitu 20 persen untuk belanja pegawai, 25 persen untuk belanja barang dan 10 persen untuk belanja modal. Namun demikian ada beberapa permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi realisasi APBN diantaranya belum semua operasional satker berjalan, kegiatan-kegiatan yang belum dijalankan, masih dalam proses revisi Automatic Adjusment, pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang dan pejabat perbendaharaan yang belum memenuhi syarat.
Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya 12 Satker Baru DK/TP berkenaan dengan DOB Papua Selatan yang belum pernah mengelola APBN sehingga perlu penguatan pejabat perbendaharaan.
Rancana aksi yang akan diambil adalah pendampingan kepada satker di DOB Papua Selatan sehingga pelaksanaan anggaran dan kegiatan tidak terganggu.
