TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, akhirnya menyerahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2023 kepada DPRD Provinsi Maluku.
Penyerahan itu dilakukan saat rapat paripurna, dalam rangka penyampaian dokumen LKPJ Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023, yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Kamis (4/4/2024).
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun dalam sambutannya saat membuka rapat paripurna tersebut mengatakan, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 26 ayat 1 dijelaskan, bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ pemerintah daerah kepada DPRD, satu kali dalam satu tahun, paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
“Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi pemerintahan daerah dijelaskan, bahwa laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD, yang memuat hasil penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran,” kata Watubun.
Selain itu, lanjut Watubun, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta permasalahan apa yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
Menurut dia, seluruh masyarakat Maluku momentum Pemilu secara serentak yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, dengan seluruh hasil-hasilnya, sekalipun belum disahkan secara resmi oleh KPU, karena masih berada pada tahapan gugatan atau sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), maupun di mahkamah partai.
“Namun demikian, kami menyampaikan ucapan selamat kepada rekan-rekan yang kemungkinan akan kembali terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2024-2029. Dan kemudian, untuk rekan-rekan yang kemungkinan belum berhasil, kami juga menyampaikan selamat kepada rekan-rekan, atas keberhasilan yang tertunda,” pungkas dia.
Menurut Watubun, sejalan dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 tahun 2015, kedudukan DPRD adalah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan yang sama, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tugas dan wewenang masing-masing, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
“Meskipun kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi dengan prinsip pengawasan, DPRD akan tetap mengkritisi kinerja pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk LKPJ Gubernur Maluku. Sikap kritis tersebut, tentu tidak untuk mencari kesalahan pemerintah daerah, tetapi untuk melakukan perbaikan-perbaikan, demi kebaikan bersama,” tandas Watubun.
