TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menyampaikan Laporan Tahunan KY Tahun 2023 dengan mengusung tema Merajut Nusantara untuk Menjaga Integritas hakim, Selasa (2/4/2024) di Auditorium KY, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara, dan menteri. Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara khusus akan menyampaikan pidato dalam agenda tersebut.
Ketua Amzulian Rifai menyatakan bahwa KY berkomitmen meningkatkan kualitas dan integritas hakim. Hal itu dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pengawasan perilaku hakim, pemantauan persidangan, dan proses seleksi calon hakim agung yang kredibel. Selain itu juga melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
KY dalam laporannya sepanjang tahun 2023 telah melaksanakan dua kali seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA). Dalam seleksi pertama, KY menetapkan 6 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM di MA.
Sedangkan pada seleksi kedua, KY menetapkan 11 calon, yang terdiri dari 8 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM di MA yang disampaikan ke DPR.
Terkait pengawasan hakim, lanjut Amzulian, KY telah menerima 3.593 laporan dan tembusan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kemudian KY mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 42 hakim karena terbukti melanggar KEPPH. Penjatuhan sanksi ini berdasarkan hasil pemeriksaan, sidang panel dan sidang pleno oleh Anggota KY.
“Sebanyak 15 hakim dijatuhi sanksi ringan, 10 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 17 hakim dijatuhi sanksi berat,” kata Amzulian.
Rekomendasi sanksi ini, tambah Amzulian, selanjutnya disampaikan kepada MA untuk implementasi pelaksanaan sanksinya.
Lebih lanjut, sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran KEPPH, KY telah menerima permohonan pemantauan persidangan sebanyak 820 permohonan.
“KY juga telah melakukan investigasi terhadap hakim. Bahwa ada 12 laporan investigasi penanganan hakim di pengadilan semua tingkatan, 12 laporan investigasi penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran KEPPH, 1 investigasi pendalaman kasus, penelusuran rekam jejak terhadap 40 orang calon hakim agung dan menambah data rekam jejak sebanyak 838 hakim,” jelas Amzulian.
Dalam upaya menjalankan tugas untuk meningkatkan kapasitas hakim, KY menyelenggarakan 12 kali pelatihan untuk 600 orang hakim. KY juga telah melakukan advokasi terhadap 21 peristiwa yang diduga perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) berupa sabotase putusan, keributan dan kericuhan dalam persidangan, pengancaman, caci maki, pencemaran nama baik, perusakan fasilitas pengadilan, penganiayaan terhadap hakim dan penganiayaan terhadap kuasa hukum penggugat dalam persidangan.
Amzulian juga mengungkap komitmen lembaganya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menambah kantor penghubung di berbagai daerah.
Terkait hasil pengukuran Indeks Integritas Hakim di 34 provinsi, Amzulian menyebut hasil nilai keseluruhan di tahun 2023 adalah 7,99 dengan variabel kejujuran, keteguhan, self-control, dan self-esteem. Nilai indeks mengalami peningkatan sebesar 0,15 poin apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2022 sebesar 7,84.
Amzulian juga mengungkap kebanggaannya atas prestasi lembaga yang dipimpinnya. KY berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 16 kali berturut-turut sejak tahun 2007 s.d. 2022, Nilai Kinerja Anggaran 94,46 dengan predikat sangat baik, Indeks Pengelolaan Aset dengan nilai 3.49 (dari skala 4) yang di atas nilai rata-rata nasional.
Dalam kesempatan itu pula, Ketua KY menyampaikan terima kasih kepada MA sebagai mitra KY yang secara bahu-membahu dan bersama-sama memiliki keinginan dan tekad yang sama untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan dipercaya oleh masyarakat.
“Kami merasakan adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan MA saat ini untuk
bersama-sama dengan KY meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan di semua jenjang,” jelas Amzulian.
Ia juga berharap kepada pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap anggaran yang dibutuhkan dan dukungan Revisi Undang-Undang KY.
Selain itu, adanya kontribusi berbagai elemen seperti media, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi nonpemerintah untuk terus melakukan pengawasan terhadap Lembaga peradilan secara berkesimbangunan dan pada gilirannya menjadi gerakan masyarakat.
