TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya melalui upaya optimalisasi pelayanan ke bandar udaraan, Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong didorong untuk membuka penerbangan tidak berjadwal.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bandara DEO Sorong, Cece Tarya usai melakukan pertemuan dengan Dinas Perhubungan Papua Barat Daya, Pertamina, dan stakeholder terkait di Aston Hotel, Kota Sorong, Selasa (30/4/2024).
“Nah, untuk bisa membuka diri dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, dimana ini diperbolehkan berdasarkan PM 40 tahun 2023, tentang tatanan ke bandar udaraan di pasal 41, untuk kebutuhan tertentu bisa disampaikan kepada menteri perhubungan terkait dengan masalah pelayanan internasional untuk bandara domestik,”jelas Cece.
Namun dengan catatan, sambung Cece, pertahunnya harus ada 100.000 wisatawan mancanegara yang datang ke Papua Barat Daya. Tentunya untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dalam menghadirkan fasilitas yang dapat menunjang wisatawan mancanegara, baik dari ketersediaan hotel maupun transportasi darat dan laut.
“Penerbangan yang tidak terjadwal itu artinya kita kan ada masuk private jet, ada orang-orang kaya yang datang berwisata tidak menggunakan pesawat komersial, tapi pesawat sendiri. Nah selama ini kan mereka harus lapor dulu ke pintu masuk internasional untuk direct. Bisa kok seperti itu, menteri perhubungan bisa menyetujui penerbangan terjadwal untuk Bandara Domestik, dengan catatan jumlah wisatawannya harus 100.000 pertahun,”terangnya.
Oleh karena itu dibutuhkan sebuah kajian dan inisiasi itu ada di pemerintah daerah, sehingga pihaknya hanya tinggal mengusulkan untuk ditindaklanjuti ke kementrian.
“Kemudian, adalah bagaimana kita bisa menurunkan harga atau mempertahankan harga tiket pesawat. Upaya-upayanya itu bisa dengan keterisian seat karena kalau maskapai mau untung, kursinya harus penuh atau minimal 70 persen. Di samping itu juga bisa berupa komunikasi antara pemerintah daerah dengan pusat terkait dengan kebijakan harga avtur, yang menjadi sumbangsih terbesar untuk tarif transportasi udara,”tambah Cece.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat Daya, Viktor F. Salossa mengatakan bahwa pihaknya akan membahas lebih lanjut secara berjenjang di internal pemerintah provinsi dan kota.
“Kami akan rapatkan lagi secara berjenjang, agar kita bisa tahu mana yang menjadi ranah pemerintah provinsi dan kota, prinsipnya kebersamaan ini yang kami harapkan,”pungkasnya.
