TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara hasil pemilihan umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 sudah hampir usai. Tinggal menunggu ada atau tidaknya upaya gugatan perselisihan hasil pemungutan suara oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Untuk perolehan kursi pemilihan calon Anggota DPR Provinsi di Provinsi Papua Barat Daya, perolehan kursi terbanyak berhasil diraih oleh partai Golkar.
Bila melihat perolehan suara yang diperoleh Partai Golkar di pemilihan Calon Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya, maka Partai Golkar berhasil meraih 8 kursi.
Dengan demikian secara otomatis, kursi Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya akan diisi oleh Anggota legislatif terbaik yang terpilih pada pemilu tanggal 14 Februari 2024 dari partai Golkar.
Kondisi inilah yang kemudian muncul dan berkembang liar soal siapa dari ke 8 Calon Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya terpilih dari Partai Golkar yang berpeluang duduk sebagai Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya.
Banyak pihak mulai memberi usulan dan berpendapat bahwa saudara Yosafat Kambu berpeluang menjadi Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya seperti yang disampaikan Direktur LBH Gerimis Yosep Titirlolobi yang adalah kader PDIP.
Begitu juga Paul Finsen Mayor, Calon Anggota DPD RI peraih suara terbanyak yang mengusulkan Hendrik Wairara dan banyak lagi usulan yang muncul.
Mencermati wacana yang berkembang tentang siapa Calon Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya, Wakil Sekretaris Bidang Hukum Partai Golkar Kota Sorong, Fernando Genuni menanggapi dengan santai. Dia mengatakan aspirasi itu sah-sah saja meski muncul dari luar internal partai Golkar.
” Kalau ada dari kader Partai Politik lain berpendapat demikian, artinya partai Golkar ini sangat luar biasa dan dapat dipercaya,” ungkap Fernando Genuni di Kafe Do Piyo, Senin, (25/3/2024).
Pria yang akrab disapa dengan panggilan Nando menegaskan bahwa Partai Golkar bukanlah partai Instan melainkan Partai Kader.
“Untuk menjadi Ketua DPR, ada mekanisme dan aturan dalam Tatib DPRD itu sendiri serta aturan internal partai Golkar secara berjenjang,” kata Nando.
Partai Golkar, Nando sampaikan memiliki Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).
“Dari sananya sudah seperti itu, jadi, yang boleh atau yang benar-benar diprioritaskan sesuai Juklak dan Juknis Partai adalah kader militan dan kader yang memiliki jabatan berjenjang di dalam internal partai. Itu harus disimak baik, ” tutur Nando.
Ia mengaku bahwa diantara 8 caleg yang terpilih dari 6 Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya ada banyak pertimbangan yang partai nilai. Dan tentu saja saat ini telah banyak usulan yang datang dari DPD Partai Golkar di tingkat kota dan kabupaten.
” Yang paling penting DPD Provinsi pasti akan melakukan Rapat Pleno terkait pembobotan dan penilaian terhadap siapa diantara 8 orang caleg Partai Golkar terpilih yang berpeluang menjadi Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya,” kata Nando menegaskan.
Lebih lanjut alumni Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih (Uncen) ini mengatakan, penilaian yang sudah dilakukan kemudian diusulkan ke pusat.
” Disana juga akan dinilai siapa yang layak menjadi Ketua DPR Provinsi PBD,” ujarnya.
Nando menilai, mereka yang layak menjadi Ketua DPR Provinsi PBD adalah kader yang nantinya bisa mengimbangi pemerintahan dan juga kader yang enerjik. Dan kader yang memiliki semangat kerja serta kader yang tidak tidak tercela. Artinya, yang berpotensi terlibat dugaan korupsi.
Nando menyebut bahwa kewenangan untuk menentukan Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya ada di tangan Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya.
” Menurut saya dari 8 Caleg terpilih, kader militan yang dimiliki partai Golkar yang berpeluang menjadi Ketua DPR Papua Barat Daya cukup mempuni,” ujarnya.
Ia menambahkan, secara pribadi dirinya punya hak pula untuk mengusulkan siapa calon Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya. Tentunya usulan Nando disertai dengan pertimbangan analisis hukum bahwa Calon Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya harus bersih dari jeratan kasus hukum, terutama tindak pidana korupsi.
Pengacara besutan KAI Jamaila Sahnun Lubis ini mengimbau semua pihak yang telah memberikan usulan untuk menghargai hak internal partai Golkar.
” Jangan kemudian membuat kegaduhan lantaran jagoannya tidak menang. Tapi marilah menghargai hak dan kewenangan dari partai Golkar,” kata Nando menutup dengan penegasan.
