Scroll untuk baca artikel
Example 525x600
Example floating
Example floating
Example 728x250
BeritaPemerintahan

Rakor DPMPTSP Papua Barat Daya, Pj Gubernur Harap Sinergi dan Kolaborasi Makin Kuat

×

Rakor DPMPTSP Papua Barat Daya, Pj Gubernur Harap Sinergi dan Kolaborasi Makin Kuat

Sebarkan artikel ini
Pj. Gubernur didampingi Asisten Bidang Ekbang, bersama dengan Direktur Wilayah V Kementrian Investasi/BKPM RI, bersama beberapa pejabat lainnya, menabuh tifa sebagai tanda dibukanya kegiatan rakor. (Foto: Mega/TN).
Example 468x60

TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Rylich Panorama Hotel, Sorong, Rabu, (27/3/2024).

Rakor tersebut dihadiri oleh Direktur Wilayah V Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ady Soegiharto, DPMPTSP kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya, para kepala daerah kabupaten/kota se-Papua Barat Daya, pimpinan OPD, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, para investor, dan pelaku usaha.

Example 300x600

Rakor tersebut mengangkat tema, Transformasi Pembangunan melalui Sinergi dan Kolaborasi yang berkelanjutan demi menuju Papua Barat Daya yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera.

Sesuai dengan tema kegiatan, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad, dalam sambutannya berharap adanya sinergi dan kolaborasi antara pihak Pemerintah, Swasta, dan juga masyarakat, serta berpesan Provinsi Papua Barat Daya harus menjadi kekuatan magnet bagi Tanah Papua.

“Perlu adanya perubahan total, perubahan yang komprehensif, perubahan yang positif bukan perubahan yang parsial sepotong-sepotong. Kemudian pembangunan, setiap saat sering mengucapkan pembangunan tapi kadang-kadang kita tidak memaknai pembangunan itu secara benar,”ujarnya.

Musa’ad juga dalam mewujudkan Good Governance untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, diperlukan kerjasama dan konektifitas antara tiga pilar yang saling mendukung/ menopang.

“Tiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Begitu juga swasta tanpa pemerintah dan tanpa masyarakat. Apalagi di Papua yang ada sistem hak ulayat yang sejengkal tanah pun ada yang punya, namun jangan jadikan itu sebagai hambatan. Oleh karena diperlukan sinergi dan kolaborasi,”katanya.

Musa’ad menambahkan, sesuai amanat Presiden RI terkait investasi, semua pihak harus memberikan ruang bagi masuknya investasi, karena investasi akan mendatangkan penerimaan negara, mendatangkan penerimaan negara dan juga penerimaan daerah.

“Presiden meminta pemerintah daerah untuk memudahkan masuknya investasi. Karena investasi mampu menggerakkan ekonomi suatu daerah,”imbuhnya.

Usai membuka rakor, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Bandara DEO Sorong, Cece Tarya ST., MA., serta pemateri oleh Direktur Wilayah V Kementrian Investasinya/BKPM RI, Ady Soegiharto, S. Kom., M.A.B., dan Asisten Bidang Ekbang Provinsi Papua Barat Daya, Jhoni Way, S.Hut., M.Si.

Example 300250
Example 120x600