TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) bersama Kapolda melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan Pilkada Serentak 2024, di Vega Hotel Sorong, Senin (15/01/2024).
Rakor ini membahas terkait Pengamanan pemilu dan Pemilukada di Provinsi Papua Barat Daya, dimana hasil rapat tersebut akan membentuk tim teknis untuk membahas bersama antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota, provinsi dengan Polda, Polresta, Polres, di masing-masing kabupaten/kota.
Rakor ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Papua Barat Daya, Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pada kesempatan tersebut Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, S.I.K, M.T.C.P, memberikan arahan terkait Pemilu 2024.
“Kesempatan kali ini yang harus diketahui bersama yaitu Pemilu tahun 2024 ini berbeda dengan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, di mana penyelenggaraan pengamanan akan cukup berbeda dan begitu juga permasalahan terkait anggaran nantinya,” ujar Kapolda.
Oleh karena itu, diharapkan bagi pemda dan seluruh jajaran untuk bisa dipahami betul terkait pengajuan maupun pertanggungjawaban setiap anggaran yang telah disepakati bersama oleh Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.
“Apa yang jadi kesepakatan ini belum bersifat final yang artinya akan adanya perubahan di kemudian hari,” tambah Kapolda.
Sementara itu Karoops Polda Papua Barat Kombes Pol Erick Kadir Sully, S.I.K menyampaikan data kekuatan pelibatan personil Polda Papua Barat dan jajaran.
“Dalam rangka PAM Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang berjumlah keseluruhan 4.775 orang dengan masing-masing jajaran yang mempunyai Wilayah Hukum di Provinsi Papua Barat Daya yaitu Polresta Sorong Kota, Polres Sorong, Polres Sorong Selatan, Polres Raja Ampat, Polres Maybrat, dan Polres Tambrauw,” ujar Karo Ops.
Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Drs. Muhammad Musa’ad, M.Si dihadapan peserta Rakor berharap dengan adanya rapat seperti ini agar kedepannya selalu dapat berkoordinasi, baik Provinsi ke Polda maupun Pemerintahan Kabupaten Kota dengan Polres jajaran.
“Dalam rangka penyerapan anggaran ini harus bisa diketahui bersama, yaitu adanya masa-masa tenggang yang harus bisa dipahami bersama, bagi Personil pengamanan dari Polda Papua Barat untuk Pilkada serentak agar bisa memberikan pelayanan yang baik dan prima,”terangnya
“Harus diketahui bersama yaitu mungkin adanya pemajuan hari maupun bulan untuk diselenggarakannya Pilkada Serentak yang sebelumnya pada bulan November, yang akan direncanakan atau dimajukan pada bulan September,”tambah Pj Gubernur Papua Barat Daya.
