TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam menyatakan perseteruan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dengan co-captain Timnas AMIN Thomas Lembong soal hilirisasi nikel dan kendaraan listrik mengabaikan realitas yang memiskinkan warga dan menguntungkan pelaku industri.
![](https://i0.wp.com/teropongnews.com/wp-content/uploads/2024/08/pengumumankpusorong.jpg?w=680&ssl=1)
Menurut Jatam, hilirisasi itu telah memicu perluasan pembongkaran nikel yang berdampak pada lenyapnya ruang produksi warga, pencemaran sumber air dan perairan laut, perusakan kawasan hutan yang memicu deforestasi, terganggunya kesehatan warga, hingga kekerasan dan kriminalisasi, serta kecelakaan kerja yang berujung pada kematian.
“Situasi itu terjadi di hampir seluruh kawasan industri, mulai dari PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, PT Gunbuster Nickel Industry di Morowali Utara, Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe, Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, hingga Kawasan Industri di Pulau Obi yang dikendalikan Harita Group,” ujar Melki Nahar, Koordinator Jatam dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/1/2024).
![](https://i0.wp.com/teropongnews.com/wp-content/uploads/2024/08/tahapanpilkada.jpg?w=680&ssl=1)
Jatam menegaskan pengabaian atas realitas pelik itu, berikut saling “serang” antar elit politik yang sedang mempertahankan dan merebut kekuasaan pada Pemilu 2024, tampak bukan semata-mata membongkar borok proyek hilirisasi andalan Presiden Jokowi yang ugal-ugalan, tetapi juga bisa dibaca sebagai terganggunya kepentingan bisnis Bahlil dan Luhut, serta sejumlah pengusaha dan elit politik yang tersebar di tiga pasangan capres-cawapres Pemilu 2024.
Masih menurut Jatam, Bahlil, misalnya, terhubung ke PT Meta Mineral Pradana, perusahaan tambang nikel yang memiliki dua izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pemegang saham perusahaan ini dimiliki oleh PT Rifa Capital (10%) dan PT Papua Bersama Unggul (90%), milik Bahlil.
Sementara Luhut, relasinya terkait dengan PT Energi Kreasi Bersama (Electrum), perusahaan patungan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), milik Luhut. Electrum berfokus pada pengembangan ekosistem dan industri kendaran listrik secara terintegrasi dari hulu ke hilir, meliputi manufaktur sepeda motor listrik, teknologi pembuatan baterai, infrastruktur penukaran (swap) baterai dan stasiun pengisian daya, hingga pembiayaan.
“Melalui GoTo ini pula, kepentingan bisnis Luhut ketemu dengan Garibaldi Boy Thohir, yang beberapa hari lalu mengklaim sejumlah taipan mendukung pasangan Prabowo-Gibran[5]. Boy Thohir tercatat sebagai pemegang saham sekaligus menjabat sebagai Komisaris GoTo,” kata Melki.
Melki menegaskan saling “serang” antara Tom vs Luhut dan Bahlil hanya terkait kepentingan mereka sendiri dan kroni serta industri itu sendiri. Parahnya lagi, gaduh nikel itu demi meraup keuntungan politik di Pemilu 2024, tidak dalam rangka mengatasi penderitaan dan kerusakan lingkungan akibat proyek hilirisasi.
“Dipakai atau tidak dipakainya nikel Indonesia oleh Tesla, sama sekali tak berdampak pada pengurangan pembongkaran nikel di Kepulauan Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Sebaliknya, pembongkaran terus berlanjut, mengabaikan derita rakyat dan kerusakan lingkungan yang tak pernah terurus,” pungkas Melki.