TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD me Bu monegaskan bahwa temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi janggal dana kampanye harus segera diperiksa.
Menurut Mahfud temuan PPATK yang menyebut bahwa transaksi janggal tersebut berada di rekening bendahara partai politik bukan berarti tidak perlu diperiksa. Sebab, aparat penegak hukum harus tetap menelusuri asal muasal dan aliran transaksi janggal tersebut.
“Harus diperiksa dulu, itu kan resminya ke bendahara parpol terus ke mana dan bagaimananya dan dari mananya kan itu penting. Kalau itu terkait pencucian uang itu bisa menjadi kasus yang serius,” kata Mahfud kata Mahfud di Jakarta dikutip Teropongnews, Kamis (21/12/2023).
Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah mengatur bahwa setiap laporan PPATK harus diperiksa oleh lembaga penegak hukum yang mendapatkan laporan tersebut.
“Harus diperiksa, karena apa, karena PPATK itu dibentuk dulu oleh undang-undang memang untuk menyelidikai hal-hal yang seperti itu sebagai instrumen hukum kita sehingga itu harus diperiksa,” tegas Mahfud.
Mantan Hakim Makamah Konstitusi itu menyebutkan, laporan itu mesti ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung bila mendapakan laporannya, begitu pula dengan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Itu kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki lebih lanjut,” ujar dia.
Sebagai informasi, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan ada transaksi janggal yang diduga untuk membiayai kampanye Pemilu 2024 yang bersumber dari tambang ilegal dan aktivitas kejahatan lingkungan lainnya. Transaksi mencurigakan itu terungkap akibat aktivitas janggal pada rekening khusus dana kampanye (RKDK).
