Evaluasi Efektivitas Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik Dalam Mendorong Infrastruktur Daerah

Penulis:

Muhamad Indra Yudha Kusuma

Kepala Seksi Bank KPPN Merauke

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan infrastruktur adalah tiga hal yang saling terkait erat dan bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur yang kokoh dan berkualitas adalah salah satu pilar utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia, upaya meningkatkan infrastruktur daerah telah menjadi prioritas dalam rangka memajukan seluruh negeri, termasuk daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

klik disini memperbesar gambar

DAK Fisik sebagai bagian dari kebijakan penyaluran Transfer Ke Daerah, dirancang untuk mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi DAK Fisik telah menjadi semakin signifikan, mencerminkan peran pentingnya dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberdayakan daerah-daerah dalam proses pembangunan.

Dalam kebijakan pemerintah Indonesia, pembangunan infrastruktur seperti jalan yang didanai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah prioritas. Pada sisi pemerintah daerah, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membangun infrastruktur ini mendorong perlunya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Dan kembali lagi, mekanisme yang paling memungkinkan adalah melalui transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Fisik.

Perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur seperti jalan, pasar dan bidang lainnya yang menggunakan alokasi DAK Fisik bukan tanpa kendala. Dalam hal ini perlu dilakukan evaluasi atas efektifitas dalam implementasi DAK Fisik, pertanyaan seperti apakah DAK Fisik telah berhasil dalam mencapai tujuannya, sepeti apa dampak terhadap pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, dan tantangan apa yang dihadapi dalam implementasi program ini, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitasnya masih sering diajukan dan menjadi objek penelitian yang sangat relevan.

Evaluasi efektivitas DAK Fisik menjadi sangat relevan dan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak nyata program ini, membuka ruang untuk perbaikan, dan memberikan panduan bagi pengambilan kebijakan di masa depan. Tulisan ini akan menyampaikan kembali evaluasi atas penyaluran DAK Fisik di berbagai wilayah, dengan menggunakan kajian literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan efektifitas DAK Fisik dan diharapkan dapat membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang peran DAK Fisik dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah dan merangsang pertumbuhan ekonomi regi

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

DAK Fisik sendiri terdiri atas tematik/bidang/subbidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tahun berjalan. Untuk dapat menjadi prioritas nasional rencana kerja daerah juga harus termasuk dalam rencana kerja pemerintah di tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya, tujuan dari diselenggarakannya program DAK Fisik adalah untuk mendukung kinerja kegiatan fisik khusus yang memiliki dampak luas bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu berbagai sektor penting dari daerah-daerah yang merupakan prioritas nasional didanai melalui program DAK Fisik.

Besaran dana alokasi khusus (DAK) Fisik mengalami perubahan di setiap tahunnya bersamaan dengan realisasi yang diberikan. Setiap pemerintah daerah tentu memiliki program atau kegiatan demi mensejahterakan rakyatnya. Dana alokasi khusus berfungsi dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan prasarana pelayanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta dapat mendorong percepatan pembangunan di daerah. Melalui DAK akan meringankan beban pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan khusus daerah yang pada akhirnya menjadi prioritas nasional.

Infrastruktur Daerah

Tujuan dari sebuah pembangunan yaitu menciptakan daerah yang dapat memaksimalkan potensi daerahnya, seperti sumber daya alam yang terkandung di dalam daerahnya atau sebuah pembangunan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga masyarakat dapat diberdayakan dengan menambahkan lapangan kerja sehingga terjadilah kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur mempunyai peran penting dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dan diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjuatan, turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat

Infrastruktur daerah juga merujuk kepada rangkaian fasilitas fisik yang mendukung kelangsungan hidup sehari-hari di suatu wilayah atau daerah tertentu. Infrastruktur ini mencakup berbagai elemen yang penting dan mendasar dalam mendukung aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup penduduk di daerah tersebut. Infrastruktur daerah dapat mencakup berbagai sektor, termasuk:

Transportasi: Jaringan jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, rel kereta api, dan transportasi umum lainnya yang memungkinkan mobilitas orang dan barang di daerah tersebut.
Energi: Fasilitas pembangkit listrik, distribusi listrik, dan sumber energi lainnya yang mendukung aktivitas industri, komersial, dan rumah tangga.
Air Bersih dan Sanitasi: Sistem penyediaan air bersih, saluran pembuangan, dan fasilitas sanitasi yang penting untuk kesehatan dan kebersihan masyarakat.
Pendidikan: Sekolah, perguruan tinggi, dan fasilitas pendidikan lainnya yang mendukung pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
Kesehatan: Rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan medis dan kesehatan masyarakat.
Telekomunikasi: Infrastruktur telekomunikasi, termasuk jaringan telepon, internet, dan komunikasi data yang memungkinkan akses ke informasi dan komunikasi.
Perumahan: Penyediaan perumahan yang layak bagi penduduk daerah tersebut.

Infrastruktur daerah merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan konektivitas, meningkatkan akses ke layanan dasar, dan memungkinkan pertumbuhan usaha dan industri. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur daerah seringkali dianggap strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan regional.

Hasil Penelitian Sebelumnya

Evaluasi atas efektifitas penyaluran DAK Fisik dalam perannya mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah telah banyak dibahas dari berbagai sudut pandang dan akan terus berkembang seiring dengan makin kompleksnya penggunaan serta dampak dari penggunaan DAK Fisik tersebut. Beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait dengan efektifitas dan peran dari DAK Fisik dalam pembangunan infrastruktur diberbagai wilayah disajikan sebagai berikut:

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Evaluasi Perencanaan Dan Implementasi Dak Fisik Penugasan Bidang Pasar Di Provinsi Riau Peneliti: Andi Setyo Pambudi	Penelitian ini menilai keterkaitan perencanaan DAK Fisik dengan perencanaan pembangunan daerah. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method melalui kuesioner, FGD, kunjungan lapangan dan studi literatur dokumen perencanaan pusat-daerah.	Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Riau yang mendapatkan anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar terbesar secara nasional belum optimal ketika meresponsnya dalam dokumen perencanaan daerahnya, khususnya terkait prioritas daerah. Berdasarkan pengisian kuesioner, keseluruhan OPD pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar menyatakan setuju bahwa pelaksanaan kegiatan DAK berjalan lancar dan realisasi penyaluran anggaran tepat waktu. Sebanyak 75 persen OPD menyatakan bahwa jumlah dana pendamping tidak cukup dialokasikan pemerintah daerah, alokasi tidak cukup proporsional, kegiatan DAK belum sesuai dengan kebutuhan daerah dan kurangnya anggaran DAK.
2.	Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Provinsi Papua Barat Peneliti: Andi Setyo Pambudi, Sri Hidayati, dan Bambang Pramujo	Menggunakan pendekatan mixed method melalui analisis gap berbasis studi literatur RKP dan RKPD pada 34 Provinsi di Indonesia, kuisioner serta site visit. Penelitian ini bertujuan untuk memotret perencanaan DAK Fisik Bidang Jalan secara top down dan bottom up serta menganalisis permasalahan lapangan yang selama ini mewarnai isu-isu strategis pembangunan daerah di bidang infrastruktur jalan	Berdasarkan hasil analisis kesenjangan perencanaan (RKP-RKPD di 34 Provinsi seluruh Indonesia), hanya 3 (tiga) Provinsi yang tidak mencantumkan menu kegiatan Bidang Jalan dari alokasi DAK dalam RKPD-nya yaitu Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Hasil analisis juga menunjukkan terdapat 24 RKPD Provinsi telah sesuai 100 persen dengan muatan DAK dalam RKP, 5 Provinsi hanya menetapkan 66 persen dan 2 Provinsi menetapkan 33 persen
3.	Peran Dana Transfer Khusus Bagi Pembangunan Bidang Irigasi Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah Peneliti: Andi Setyo Pambudi , Bambang Pramujo	Peran DAK Fisik bagi pembangunan sektor irigasi pada suatu daerah serta menganalisis problem yang ada selama implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan kunjungan lapangan (diskusi) dengan stakeholders pembangunan di suatu wilayah.	Hasil studi menyatakan bahwa belum sepenuhnya ada sinkronisasi antara prioritas nasional tentang irigasi dan kebutuhan daerah. Persoalan bencana juga dalam praktiknya menjadi pertimbangan pengalokasian anggaran DAK dan hal ini terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun demikian, harus diakui bahwa penguatan sektor irigasi dengan kerangka logis dan manajemen risiko layak terus didukung dengan dana transfer khusus dalam rangka percepatan target-target pembangunan yang lebih berkualitas serta memberi manfaat bagi masyarakat pascabencana.
4.	Analisis Peran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Peneliti: Ridha Maysaroh, Muhammad Arif	Penyaluran DAK Fisik di Sumatera UtaraPeningkatan Indeks Pembangunan ManusiaPertumbuhan Ekonomi Metode Penelitian: studi kepustakaan atau Library Research	DAK yang dikelola pemerintah secara optimal dapat menimbulkan peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, mengurangi kerusakan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya pada suatu daerah. Dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif pula
5.	Permasalahan Dan Efektifitas Kebijakan Dak Sebagai Instrumen Pembangunan Infrastruktur Kota Pontianak Peneliti: Mandala Harefa	Bagaimana pengelolaan hasil pendapatan daerah dan peran DAK yang telah berjalan selama ini yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota dalam pemanfaatan DAK. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan FGD.	Penelitian ini mengidentifikasi bahwa Kota Pontianak sebagai lokus penelitian secara kapasitas fiskal dinilai sangat baik. Namun dalam realisasi pemanfaatan DAK yang merupakan bagian penerimaan, masih menghadapi permasalahan teknis. Permasalahan sering berubahnya regulasi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan terkait proses pencairan dan program sebagai menu banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah

Dari berbagai hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana dijabarkan diatas, beberapa hal dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah masih belum optimal dalam mengelola DAK Fisik dan perlu didorong untuk lebih baik mulai dari tahap penyusunan dokumen perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan.

Dari sisi efektifitas, efektifitas pemanfaatan DAK Fisik di beberapa daerah dinilai cukup berhasil, contohnya seperti di Pontianak, dimana pemanfaatan DAK yang diterima oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam pelayanan pembangunan infrastruktur dinilai cukup berhasil. Kota Pontianak meperoleh DAK memanfaatkan untuk bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur jalan dan jembatan. Ketersediaan untuk bidang kesehatan misalnya diperuntukan bagi RSUD, Puskemas dan posyandu. Demikian pula bidang pendidikan Kota Pontianak memanfaat untuk membangun dan renovasi beberapa gedung sekolah tingkat SD sampai SMA. Selain itu efektivitas DAK juga merupakan pembiayaan penting bagi pembangunan jalan dan jembatan.

Kemudian di Riau, pendanaan transfer ke daerah melalui DAK Fisik untuk Bidang Pasar memiliki peran yang penting bagi pembangunan pasar didaerah Riau. Provinsi Riau memiliki alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar terbesar secara nasional. Berdasarkan hasil sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2019 bahwa secara umum RKPD telah relevan menunjang tema Prioritas Nasional.

Simpulan

DAK Fisik telah membantu mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Namun demikian, berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah perlu mendapat solusi dan bantuan dari pihak lainnya.

Beberapa rekomendasi yang dapat diambil dari berbagai penelitian diatas untuk dapat membantu pemerintah daerah diantaranya yaitu: 1) Pendanaan DAK Fisik untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi target pemerintah pusat diharapkan didukung daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD milik daerah; 2) Kementerian Keuangan, khususnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar melakukan pendampingan syarat salur di setiap tahap secara intensif dalam rangka mendorong pemda; 3) Perlunya ada pengembangan kapasitas SDM pada setiap lembaga terkait perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan DAK Fisik di daerah agar manfaat optimal bisa didapat dari anggaran DAK Fisik yang ada; 4) Perlunya upaya memastikan perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur yang didanai DAK fisik dapat berjalan selaras melalui pelibatan lembaga pengawas yang dapat memberikan teguran lisan dan tertulis maupun penghentian proyek jika tidak sesuai aturan yang disepakati dalam perencanaan.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan tantangan DAK Fisik, dapat diambil langkah-langkah kebijakan yang lebih baik untuk memastikan bahwa program ini terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Evaluasi ini juga diharapkan memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus meningkatkan efektivitas DAK Fisik dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.