TEROPONGNEWS.COM, BANDUNG – Tim Asesor Eksternal Penilaian Interviu Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2023 memverifikasi sejumlah data terkait SPBE Kota Bandung.
Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengungkapkan, basis data menjadi salah satu kunci, untuk memperbaiki peta rencana dan arsitektur SPBE Kota Bandung.
“Hal yang krusial itu basis data. Harus jelas dan seragam digunakan sebagai acuan kita membuat peta rencana. Sebab itu merupakan kunci dari program SPBE ini,” ucap Ema kepada wartawan, di Bandung, Rabu (13/9/2023).
Ia menambahkan, dari tahun ke tahun SPBE Kota Bandung memperoleh skor yang terus meningkat. Tahun 2019, Kota Bandung mendapatkan skor 3,11. Lalu, tahun 2020 mendapatkan skor 3,71.
“Tahun 2021 memang sempat mengalami penurunan, karena ada indikator berubah dan kami perlu ada proses adaptasi. Kami dapat skor 3,19. Lalu tahun 2022 mendapatkan skor 3,61,” jelasnya.
Jika melihat dari target nasional, Ema mengaku, skor Kota Bandung sudah cukup menggembirakan, karena berada di ambang batas yang sudah ditentukan. Sehingga harus bisa diimplementasi dengan baik agar dirasakan kebermanfaatannya di masyarakat.
“Untuk mendukung terhadap SPBE, sudah terakumulasi anggaran sebanyak Rp158 miliar yang meliputi dari 76 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kita terus melakukan perbaikan melalui regulasi,” katanya.
Untuk mempermudah layanan, SPBE Kota Bandung juga telah dibuat dalam satu aplikasi yang mencakup seluruh jenis layanan. Semua layanan bisa diakses melalui aplikasi Sadayana.
“Aplikasi ini sudah bisa diakses oleh masyarakat. Semoga bisa lebih mempermudah dan mempercepat layanan melalui aplikasi Sadayana,” imbuhnya.
Terpisah, salah satu asesor, Ferry Astika mengaku, peta rencana dan arsitektur SPBE Kota Bandung perlu dimatangkan kembali. Sebab, peta rencana sangat berkaitan dengan arsitektur.
“Harus ada analisis gap antara existing dengan yang diinginkan. Sehingga road mapnya itu diturunkan ke peta kerja. Ini yang harus kita sepakati bersama,” jelas Ferry kepada wartawan, di Bandung, Rabu (13/9/2023).
Ia menambahkan, perlu ada kejelasan dasar rujukan dari peta rencana SPBE Kota Bandung. Arsitektur dan tata rencana harus ada di satu pintu regulasi.
“Itu yang ingin kami coba klarifikasi. Sebab masih campur aduk dengan regulasi tahun 2021 juga. Kemudian, perlu ada koneksitas antar OPD terkait manajemen layanan,” ungkapnya.
