Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia Bersama LKPP Wujudkan Ekonomi Inklusif untuk Penyandang Disabilitas

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Staf Khusus Presiden bidang sosial bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaksanakan kegiatan sosialisasi bagi para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) milik Penyandang Disabilitas pada Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kegiatan komitmen bersama antara Staf Khusus Presiden RI bidang Sosial dan LKPP diaksanakan di Hotel Pullman Jakarta dan dihadiri oleh para pelaku Usaha Mikro dan Koperasi (UMKK) dari penyandang disabilitas.

Hal ini merupakan salah satu upaya mewujudkan pengadaan yang inklusif melalui kerjasama dengan Staf Khusus Presiden bidang sosial dan LKPP. Diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini dapat mendorong teman-teman disabilitas yang memiliki UMKK terus berkembang dan mandiri secara ekonomi.

“Kegiatan ini ditujukan untuk memastikan penyandang disabilitas yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) mendapat manfaat dari pengadaan barang/jasa yang disediakan oleh LKPP berupa aplikasi katalog elektronik dan e-purchasing beserta aplikasi pendukung,” ucap Angkie dalam sambutannya, dalam acara Penandatanganan surat pernyataan komitmen bersama dan sosialisasi dalam rangka peningkatan peran serta usaha mikro, kecil dan koperasi (UMKK) penyandang disabilitas pada katalog elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah, di Jakarta Barat, Selasa (12/9/2023).

Menurut Angkie, hal tersebut juga sekaligus mendorong terjadinya peningkatan literasi digital bagi penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya bagi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK).

Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, selalu memastikan negara hadir memberikan hak serta kesempatan yang sama terhadap penyandang disabilitas di tanah air. Salahsatunya adalah kemandirian ekonomi untuk penyandang disabilitas.

Hal ini berangkat dari Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mengamanahkan keterbukaan akses bagi penyandang disabilitas di segala sektor, dan dikuatkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Yang juga didukung Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2023 terkait dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah Pasal 4, salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah meningkatkan peran serta usaha Mikro, Usaha kecil, dan koperasi

“Dibutuhkan kolaborasi bersama dengan berbagai pihak untuk mejadikan lingkungan ekonomi di Indonesia ramah disabilitas, tidak hanya sebagai konsumen tapi juga sebagai pelaku usaha,” lanjut Angkie.

Untuk itu, Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia, berterima kasih kepada Kepala LKPP, Bapak Hendar Prihadi yang sejak awal memiliki komitmen kuat untuk mendorong kemandirian ekonomi bagi pelaku usaha dari penyandang disabilitas untuk terbentuknya sistem E-Purchasing terintegrasi.

“Semoga sinergitas yang melibatkan pelaku UMKK penyandang disabilitas dan LKPP ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi penyandang disabilitas terutama di bidang ekonomi,” tutur Angkie.

Dalam proses-proses tersebut, Staf Khusus Presiden menggandeng Pusat Perkumpulan Disabilitas Indonesia (PPDI), yang memberikan dukungan baik secara langsung dan tidak langsung sehingga dapat mengumpulkan data para pelaku UMKK dari penyandang disabilitas yang kemudian diintegrasikan dengan sistem katalog elektronik LKPP.

“Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan katalog elektronik ini menyertakan 150 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) penyandang disabilitas yang sebagian besar hadir dalam acara hari ini. Nantinya, ini akan menyebar ke semua pelaku UMKK Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia melalui kolaborasi bersama dengan semua pihak dari pusat, daerah, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat sipil,” jelas Angkie.

Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan katalog elektronik ini menyertakan 150 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) penyandang disabilitas yang sebagian besar hadir dalam acara hari ini.

Nantinya, ini akan menyebar ke semua pelaku UMKK Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia melalui kolaborasi bersama dengan semua pihak dari pusat, daerah, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat sipil.

Angkie menambahkan, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, dapat mendorong para disabilitas yang mempunyai UMKM untuk terus berkembang dan dapat mandiri secara ekonomi serta membangun ekonomi yang inklusif atau sebagai akselerasi ekonomi inklusif.

“Semoga sinergitas ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi penyandang disabilitas terutama di bidang ekonomi,” tutup Angkie.

Acara hari ini juga dihadiri oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP Hendrar Prihadi, Deputi Bidang Hukum Setya Budi, Plt. Deputi Bidang Transformasi pengadaan Digital Fadli Arif, Pimpinan Tinggi Pratama pada lingkungan LKPP, Ketua Umum PPDI Norman Yulian, dan Perwakilan Kementerian BKPM.