TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat mencapai nol persen pada tahun 2024 mendatang.
Oleh karena Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menggelar sosialisasi pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang digelar di Belagri Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (19/9/2023).
Adapun jumlah peserta yang dilibatkan dalam sosialisasi ini sebanyak 89 orang dari TKSK kabupaten/kota, yang terdiri pegawai dinas sosial kabupaten kota dan pegawai dinas sosial, PPPA Papua Barat Daya.
Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Pada Kemenko PMK, Katiman mengatakan bahwa saat ini angka kemiskinan ekstrem secara nasional sebesar 1,12 persen atau turun sekitar 0,62 persen dari tahun 2022.
“Kita berharap tahun depan kalau konsisten penurunannya itu sebesar 0,4 persen. Ada dua cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrem yakni datanya harus satu, semuanya pakai satu data apapun OPDnya dan dinasnya. Yang kedua adalah konvergensi program, yaitu semua program saling mendukung kemudian menuju pada satu titik,”ucapnya.
Katiman menjelaskan, untuk memastikan datanya itu satu, perlu dilakukan updating data warga yang meninggal ataupun pindah domisili agar benar-benar akurat. Oleh karena itu TKSK berperan untuk melakukan verifikasi dan validasi data untuk kemudian di-SK-kan oleh kepala daerah.
“Jadi TKSK memastikan bahwa data ini betul, sesuai yang di lapangan. Data itu lah yang kemudian menjadi dasar dari pemerintah daerah maupun kami, sebagai sasaran intervensi program agar kebijakannya tepat sasaran,”jelasnya.
Dirinya berharap, verifikasi data tersebut sudah rampung sebelum akhir tahun agar bisa segera diserahkan ke pemerintah pusat untuk di lakukan penyesuaian data.
Sementara itu, Fenty Henry Tallane selaku staff Dinas Sosial Papua Barat Daya berharap para pendamping TKSK dapat membantu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka menurunkan kemiskinan ekstrem.
“Untuk pendamping TKSK Kabupaten Kota berdasarkan jumlah distrik atau kacamatan. Misal Kota Sorong 10 Distrik berarti 10 orang TKSK. Namun arena keterbatasan anggaran yang kami miliki sehingga kami tidak bisa mengundang semua para pendamping TKSK yang totalnya sekitar 160-an Distrik yang ada di Provinsi Papua Barat Daya,”terangnya.
Fenty menambahkan, kemiskinan ekstrem untuk wilayah Papua Barat Daya baru ditemukan di Kota Sorong. Sedangkan 5 kabupaten lainnya, memberikan informasi.
“Karena kemarin kota Sorong sudah selesai melakukan verifikasi faktual data-data kemiskinan ekstrem itu sendiri. Untuk kota Sorong jumlah kepala keluarga ada 8000 lebih dan jumlah jiwanya sekitar 42.000. Terkait jumlah keseluruhan data kemiskinan ekstrem ada pada Bapperida Papua Barat Daya,”pungkasnya.
