TEROPONGNEWS.COM, MASOHI – DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna, dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi ke 78 tahun, di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Sabtu (19/8/2023) malam.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun dan dihadiri langsung Wakil Gubernur Barnabas Orno, Anggota DPR-RI dapil Maluku Hendrik Lewerissa, PJ Bupati Malteng Muhamat Marasabessy, pimpinan dan anggota DPRD Malteng, Forkopimda Malteng, pimpinan TNI/Polri, serta pimpinan OPD setempat.
Pembukaan paripurna diruang Sidang DPRD Malteng dengan mengusung tema “Maluku Maju untuk Indonesia Maju” ini, ditandai dengan pernyataan pembukaan rapat paripurna oleh Ketua Benhur G. Watubun. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Provinsi Maluku.
Watubun dalam pidatonya mengatakan, suatu kebanggaan bahwa, DPRD Provinsi Maluku dapat melaksanakan rapat paripurna HUT Provinsi Maluku ke-78 pada salah satu dari 11 kabupaten/kota di daerah ini.
Langkah ini merupakan terobosan baru pelaksanaan HUT Provinsi Maluku, yang diawali dari Malteng yang tak lain adalah kabupaten tertua di Maluku.
“Dengan ditetapkannya Maluku Tengah sebagai tuan rumah paripurna, nantinya ke depan diharapkan HUT Provinsi Maluku dapat dilaksanakan secara bergantian di 11 kabupaten/kota, sehingga memberi warna terhadap kebersamaan di daerah ini,” harapnya.
Dikatakan Benhur, DPRD Maluku memilih Malteng sebagai tuan rumah penyelenggaran Paripurna HUT Provinsi Maluku ke 78 ini merupakan komitmen bersama. Hal ini dilakukan untuk melihat potret pembangunan pada kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
“Malteng adalah salah satu dari kabupaten yang tertua di Maluku, yang mendapat penghargaan pertama untuk menjadi tempat pelaksanaan HUT Provinsi Maluku ke 78,” tandasnya.
Secara historis, Masohi merupakan kota yang diresmikan oleh Presiden RI Ir. Soekarno pada 3 November 1957, yang ditandai dengan peletakan batu pertama dan penanaman pohon beringin.
Dia mengaku, Bung Karno telah menegaskan sejak awal berdirinya kota ini, bahwa ke depan Masohi akan menjadi ibukota Provinsi Maluku, karena seiring dengan waktu, daya dukung Kota Ambon akan menjadi beban, sebagai akibat pembangunan dan pertambahan penduduk.
Hal ini juga, lanjut dia, dilakukan dengan riset secara ilmiah, dan dipertanggungjawabkan secara akademis, bahwa perpindahan ibukota provinsi mutlak dilakukan sebagai konsekuensi dari tuntutan gaya dukung Kota Ambon yang tidak mampu lagi.
“Oleh karena itu, mengenal proses sejarah yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, maka patutlah kami sampaikan terima kasih kepada bapak Karel Albert Ralahalu, Gubernur Maluku periode 2004-2009 2009-2014, bersama almarhum Bapak Sohilauw, Ketua DPRD Provinsi Maluku pada periode 2009-2014 bersama dengan Bupati Maluku Tengah sebelumnya, dan seluruh jajaran di saat itu yang telah mencanangkan Masohi atau tepatnya di Makariki, sebagai ibukota provinsi Maluku serta dukungan seluruh masyarakat, di Kabupaten Maluku Tengah,” ungkap dia.
Selain itu, tambah Benhur, langkah untuk melakukan rapat paripurna ini, bukan karena keputusan sendiri tetapi didukung oleh 8 fraksi DPRD Provinsi Maluku. Dan melalui fraksi-fraksi mereka telah menyampaikan aspirasi dan selalu menagih janji kampanye secara gubernur pada saat pencalonan dahulu.
“Ini adalah tugas kita semua, tetapi lebih dari itu membutuhkan peran bersama dengan prinsip gotong royong dan kerjasama yang baik, antara pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta seluruh elemen bangsa Indonesia,” imbuh dia.
Dikatakan, kemiskinan ekstrem adalah suatu situasi sulit yang terus-menerus menghampiri. Setidaknya, pemerintah daerah harus serius untuk fokus melaksanakan kebijakan dalam rangka memperkuat daerah yang sesuai dengan RPJMD Provinsi Maluku, dengan memperkuat ketahanan ekonomi, untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, bagaimana wilayah atau lotus kemiskinan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerintahan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Dan pembangunan infrastruktur, untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas politik hukum dan keamanan, juga transformasi pelayanan publik, serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,” ucap Benhur.
Menurutnya, masyarakat adat dibiarkan terbengkalai, bahkan tidak disentuh. Kritikan ini bukan saja ditujukan kepada DPRD, tapi juga kritik kepada pemerintah daerah.
“Sejumlah keberhasilan yang dicapai diharapkan akan terus dipertahankan, sedangkan yang menjadi program-program yang belum dicapai, haruslah menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk terus bersama-sama bekerja keras. Karena itu, kita mesti menjadikan Maluku sebagai rumah bersama, yang mampu menaungi dan melindungi siapapun didalamnya dalam spirit hidup orang bersaudara yang sejati dan terjalin harmonis berdasarkan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa,” tandas Benhur.
Usai rapat paripurna, seluruh anggota DPRD Maluku dan tamu yang hadir menuju ke kediaman PJ Bupati Malteng, tepatnya di Baileo Ir Soekarno Pandopo, untuk merayakan syukuran.
