TEROPONGNDEWES.COM, SORONG – Menjelang berakhirnya masa jabatan tiga penjabat kepala dearah pada tanggal 22 Agustus 2023 mendatang, Mentri Dalam Negeri Tito Carnavian telah menyurati Penjabat Gubernur Papua Barat untuk sagera mengusulkan tiga nama calon penjabat Walikota Sorong, bupati Sorong dan bupati Maybrat.
Ketua DPD PA GMNI Papua Barat Dan Papua Barat Daya Yosep Titirlolobi, S.H dalam rilisnya kepada media ini mengatakan bahwa dirinya telah mengumpulkan informasi terkait dua penjabat kepala daerah tersebut.
Menurut PA GMNI pentingya informasi kepemimpinan kedua penjabat kepala daerah tersebut agar menjadii evaluasi apakah mereka layak di perpanjang atau tidak, kata Yosep.
Berikut adalah catatan PA GMNI PB-PBD yang diterima Teropongnews.com
- Penjabat Walikota Sorong, George Yarangga diterpa informasi terkait pembangunan rumah pribadinya yang tergolong cukup mewah. Informasinya, proses pembagunan rumah tersebut diduga melibatkan Salah satu kontractor yang memperoleh kegiatan proyek dari Pemerintah Kota Sorong.
Informasi pembangunan rumah tersebut sampat di soroti Ketua Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Papua Barat Daya yang juga ketua Bintang Muda Indonesia (BMI) Papua Barat Daya, Fredrik R Yesnath. LIRA juga meminta Aparat Penegak Hukum untuk meyelidiki kebenaran informasi tersebut
- Penjabat Bupati Maybrat, Bernhard Eduard Rondonuwu diduga telah melakukan gratifikasi dengan menerima hadiah atau janji dari sejumlah kontraktor yang memperoleh proyek/kegiatan di kabupaten Maybrat. Informasi pemberian hadiah tersebut disinyalir untuk keperluan operasional Penjanbat bupati dan keluarga yakni berupa uang dan fasilitas kendaraan, ungkap Yosep.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA-GMNI) Papua Barat dan Papua Barat Daya Yosep Titirlolobi, S.H meminta kepada APH dan Kemendagri agar menelusuri informasi tersebut dan meminta kepada penegak hukum dalam hal ini KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk tidak tidur dalam melihat permasalahan ini.
“ Benar dan tidakanya informasi tersebut harusnya ditelusuri dan selidiki oleh penegak hukum Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama khususnya aparat penegak hukum, untuk mengetahui kebenaran dugaan tersebut,’ tegas Yoseph.
Yosep juga mengaku bahwa penilaian dan pendapat public tentunya menjadi sangat penting bagi ke dua penjabat kepala daerah tersebut apakah layak diperpanjang lagi masa jabatanya atau tidak, mengingat selama memimpin kedua pejabat tersebut lebih banyak pencitraan di media dari melayani masyarakat.
