TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya memutuskan bergabung sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Kabarnya, miliarder tersebut didaftarkan oleh PSI sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI untuk Pemilu 2024, tarung di daerah pemilihan (dapil) Sumatra Selatan (Sumsel) I meliputi wilayah Palembang, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Lubuk Linggau.
Jauh sebelum memutuskan berkiprah di dunia politik bersama PSI, Helmy Yahya diketahui sempat menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Oktober 2019 lalu. Kala itu Helmy masih menjadi Direktur Utama TVRI.
Dalam LHKPN tersebut, dilihat TeropongNews pada Selasa (23/5/2023) hari ini, tahun 2019 lalu Helmy mengaku memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 31.090.000.000.
Dia tercatat memiliki tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yang diakuinya diperoleh dari hasil sendiri, masing-masing bernilai Rp 4.000.000.000 dan Rp 10.000.000.000.
Helmy Yahya juga mengaku memiliki 18 bidang tanah yang mayoritas berada di Palembang, Sumatra Selatan. Dia juga tercatat memiliki aset tanah lainnya di wilayah Bekasi, Sukabumi, hingga Belitung. Jika ditotal, keseluruhan aset tanah dan bangunan milik Helmy saat itu bernilai Rp 31.090.000.000.
Di sisi lain, sekelas Helmy Yahya tentu saja memiliki kendaraan roda empat. Dia mengaku punya mobil sedan Mini Copper tahun 2018, mobil Mercedes Benz tahun 2012, mobil VW Kodok tahun 1972. Jika ditotal, tiga kendaraan miliknya bernilai Rp 900.000.000.
Dia juga tercatat punya harta bergerak lainnya bernilai Rp 1.360.000.000, surat berharga dengan total Rp 9.642.735.585, serta harta kas dan setara kas sejumlah Rp 10.118.227.052.
Tahun 2019 itu Helmy tercatat tidak memiliki utang piutang sepeserpun. Jadi, jika ditotal, harta kekayaan Helmy Yahya tahun 2019 senilai Rp 53.110.962.637. LHKPN itu dilaporkan sebelum dirinya memutuskan menjadi caleg DPR RI dengan kendaraan politik PSI.
