Scroll untuk baca artikel
Example 525x600
Example floating
Example floating
Example 728x250
Berita

Jokowi Dinilai Campuri Kontestasi Politik, Perludem: Jangan Gunakan Jabatan untuk Kepentingan Partisan

×

Jokowi Dinilai Campuri Kontestasi Politik, Perludem: Jangan Gunakan Jabatan untuk Kepentingan Partisan

Sebarkan artikel ini
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat ditemui wartawan di Gedung Bawaslu, Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).(foto: Mohammad Ivan/TN).
Example 468x60

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam agenda pertemuan enam ketua umum partai di Istana Negara kemarin dapat mencoreng esensi demokrasi sehat di Indonesia terpebih dalam situasi jelang penilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Menurutnya Presiden Jokowi harus memiliki komitmen tegas dengan tidak memanfaatkan jabatannya untuk menggunakan fasilitas negara dalam kepentingan politik apapun.

Example 300x600

“Komitmen Presiden Jokowi itu selain harus diungkapkan secara lisan juga harus ditunjukan secara konkret dengan tidak menggunakan fasilitas-fasilitas negara dan jabatan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya partisan pemilihan presiden (pilpres) 2024,” kata Titi di Gedung Bawaslu, Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).

Titi menjelaskan kemungkinan terburuk jika Presiden Jokowi memanfaatkan jabatannya dalam ajang kontestasi politik. Sebab, akan menciptakan celah untuk diduplikasi oleh pejabat lainnya sehingga membuat citra politik negara menjadi buruk.

“Kalau itu dilakukan, melakukan politik praktis di waktu kerja yang harusnya melayani publik maka dia (Jokowi) akan juga di repitisi di duplikasi oleh pejabat lain pada level yang lebih rendah. Akhirnya etika politik kita jadi buruk,” terang Titi.

Dewan Pembina Perludem ini berharap kedepannya pesta demokrasi rakyat bisa berjalan adil setara dengan tidak ditunggangi oleh kepentingan apapun.

“Jawabannya jelas kompetisi harus adil dan setara tidak boleh ada fasilitas jabatan, negara, dan publik, serta tidak boleh digunakan untuk kampanye,” kata Titi memungkasi.

Example 300250
Example 120x600