TEROPONGNEWS.COM, MAYBRAT – Pihak TNI memiliki penilaian strategis untuk menempatkan pos militer di Kampung Konja dan Kampung Bori, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
Demikian dikatakan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVIII/Kasuari; Kolonel Inf Batara Alex Bulo menanggapi aksi damai sejumlah warga di Kantor DPRD Maybrat yang memprotes penempatan pos militer di dua kampung tersebut, Selasa 18 April 2023.
“Bukan analisis satu dua hari, tapi tahunan, sampai akhirnya TNI memilih titik-titik yang dianggap strategis. Jadi tak ada alasan untuk menolak titik-titik tersebut. Justru saya bertanya, ada apa menolak titik-titik yang kami anggap strategis untuk ditempatkan pos?”ujar Kolonel Batara dikutip tempo.co, kemarin.
Menurut Batara, penugasan prajurit yang berjumlah 1.200 tersebut salah satunya bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Hal itu berkaitan dengan peristiwa penyerangan Koramil Kisor di Maybrat pada 2 September 2021 yang menyebabkan 4 prajurit TNI gugur.
Akibat kejadian tersebut, sambung Kapendam, terjadi eksodus warga dari 5 kampung sehingga pihaknya siang malam berupaya mengembalikan warga ke setiap kampung. Ia mengakui bahwa pekerjaan itu tidaklah mudah. Warga bersedia kembali ke kampung ketika ada jaminan keamanan.
Oleh sebab itu, Kapendam menyebut jika masyarakatlah yang meminta dengan resmi kepada Kodim 1809 Maybrat, Polres Maybrat, dan pemerintah daerah soal jaminan keamanan. Permintaan itu sampai ke Kodam. Dan Kodam akhirnya bergerak dan menyurati Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, hingga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Menkopolhukam, Mahfud Md.
Penjabat (Pj) Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu, ungkapnya, juga bolak-balik ke Jakarta untuk upaya pemberian jaminan keamanan bagi para pengungsi. Pihaknya dalam kasus ini mendukung Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Maybrat.”Karena ini wilayah bukan darurat militer, bukan darurat sipil. Ini keadaan aman, semua di tangan Pemda,”ujar Batara.
Pangdam XVIII/Kasuari, lanjut Kapendam, juga bolak-balik ke Maybrat, melewati jalan darat dan tidur di kampung-kampung yang sempat ditinggal warga. Menurutnya, seluruh upaya itu dilakukan guna memulangkan para warga yang mengungsi.
Sehingga, akunya, pendirian pos militer adalah salah satu upaya pemberian jaminan keamanan. Akan tetapi ketika TNI berhasil membujuk warga, ada lagi sebagian kelompok yang akhirnya mempengaruhi warga, salah satunya lewat aksi demo tersebut.”Saya imbau setop sudah,”lugasnya.
Ia kemudian mencontohkan ratusan prajurit yang tergabung dalam Satgas Yonif 136/Tuah Sakti yang dikirim ke Papua Barat pada Maret 2022 untuk membantu Pemda. Dalam kerja di lapangan, Batara mengklaim tidak ada pelanggaran HAM dari Satgas ini sampai sekarang.”Kalau ada kami pecat,”lugas mantan Dandim 1807/Sorong Selatan ini.
Ia tidak mempermasalahkan adanya pihak yang punya opini berseberangan dengan TNI. Namun ia mempersilakan pihak tersebut membawa data dan fakta bila disebut TNI mengintimidasi atau bahkan memperkaya diri. “Baru kami hadirkan apa yang kami perbuat untuk masyarakat,”ujarnya.
Selain untuk memberikan jaminan keamanan bagi pengungsi Maybrat, tambahnya, penugasan terhadap 1.200 prajurit juga bertujuan untuk mengawal pembangunan di daerah setempat. Bagi TNI, pembangunan adalah senjata untuk melawan kelompok yang terus menciptakan konflik, bahkan menuntut kemerdekaan dari Indonesia.
