TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membuka data, bahwa sebanyak 544.180 guru honorer telah resmi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) Guru pada awal 2023. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi PPPK pada 2021 dan 2022.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani menjelaskan, pada 2021 ada 925.637 guru honorer yang melamar menjadi PPPK Guru.
Menurutnya, dari banyaknya guru honorer yang ingin berubah status menjadi PPPK Guru tidak diimbangi oleh pengajuan formasi dari pemerintah daerah.
“Hanya 506.252 formasi guru ASN PPPK yang diajukan Pemda,” kata Nunuk, diberitakan Jumat (24/3/2023).
Guru Besar UNS ini menyebut dari formasi yang diajukan Pemda, sebanyak 293.860 guru honorer telah lulus menjadi PPPK Guru. Jumlah tersebut telah mencapai 58 persen dari ketersediaan formasi.
“Sedangkan 212.392 orang menjadi sisa formasi guru ASN PPPK 2021. Dari total ini, ada 117.939 yang belum pernah dilamar,” papar dia.
Sementara itu, 250.320 guru honorer lolos dan telah memperoleh formasi pada seleksi PPPK Guru Tahun 2022. Nunuk menyebut Pemda mengajukan 319.029 formasi pada seleksi guru PPPK 2022.
“Tapi dari total itu ada 68.709 formasi yang belum memperoleh penempatan,” tutur dia.
Ia menjelaskan, dari 62.465 guru lulus passing grade pada seleksi PPPK 2021 dan masuk kategori Prioritas Satu (P1) akan mendapatkan penempatan pada tahun ini.
Dia menuturkan, 62.465 guru ini belum mendapat formasi karena mereka mengajar mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, prakarya dan kewirausahaan, dan lainnya.
Dirinya menyebut guru di mata-mata pelajaran tersebut banyak yang lolos seleksi PPPK. Namun, perlu upaya lebih agar guru-guru tersebut mendapatkan penempatan.
“Kemendikbudristek akan menyiapkan regulasi mengenai linearitas sehingga lebih fleksibel,” tuturnya.
Nunuk juga mencontohkan guru honorer bahasa Inggris yang selama ini menjadi wali kelas di SD ketika ada perekrutan PPPK 2021/2022, mereka terpaksa melamar di jenjang SMP dan SMA. Sebab, formasi bahasa Inggris tidak tersedia di SD.
Dia mengatakan dengan adanya Kurikulum Merdeka sangat memungkinkan guru bahasa Inggris mengajar di SD. Tentunya, setelah ada penyesuaian linearitas. Nunuk memastikan Kemendikbudristek bersama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CASN terus mencari cara agar P1 bisa mendapatkan penempatan. Pihaknya menargetkan seluruhnya bisa tuntas pada 2023.
Dalam KepMendikbudristek No. 349 Tahun 2022 dijelaskan bahwa penempatan P1 tidak menggeser guru non-ASN yang ada (dengan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku).
