TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT – Sebanyak 24 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru Provinsi Papua Barat mengeluh lantaran gaji dan TPP mereka belum di bayarkan oleh pemerintah setempat.
Hal tersebut menjadi perbincangan hanya dalam wa grup PPPK Guru PB Tahun 2021. Menurut salah satu tenaga P3K yang namanya engan di sebutkan kepada media ini, Selasa, (28/02/2023) mengatakan sejak oktober hingga saat ini hak mereka belum terbayarkan.
“Kami sebanyak 24 orang yang terlambat terima SK pada bulan desember (18 orang yang sudah terima SK bulan januari, dan 6 orang yang belum terima SK sampai hari ini) belum menerima gaji dari Oktober ke desember dan TPP,” ujar seorang guru P3K yang namanya tak disebutkan.
“kami yang 24 orang belum terima SK belum bisa diproses gajinya karena SK belum ada. Ketika SK ada langsung gajinya pun diproses Tapi nyatanya gaji blm ada sampai sekarang, Sekarang disuruh untuk bersabar menanti DPA yang belum kunjung ada,” tambahnya.
Dijelaskan pula bahwa sejauh ini berbagai upaya telah ditempuh termasuk bertemu dengan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat, dari hasil tersebut dijelaskan bahwa sudah ditindak lanjut dan hasilnya tetap menunggu DPA.
“Sejauh ini kami sudah pernah sampaikan ke DPR pak Syamsudin Seknun, sudah ditindak lanjuti namun disuruh menanti DPA” bebernya
Ditambahkan juga bahwa belum lama ini teman-temannya telah mendatangi Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat melalui asisten III namun tak ditemui lantaran Asisten III masih berada di luar daerah sehingga direncanakan akan kembali mendatangi Kantor Gubernur pada Senin mendatang.
“untuk SK yang 6 orang sampai sekarang masih di asisten 3, tadi kita sudah di kantor gubernur mau ketemu Beliau tapi beliau di luar kota, jadi nanti hari senin baru kita naik cek lagi,” bebernya melalui sambungan WhatsApp.
Dari informasi yang diperolehnya bahwa sampai saat ini BKN belum mengusulkan ke BKN pusat karena masih menunggu data yang valid dari Dinas Pendidikan setempat.
Hingga berita ini di tayangkan, wartawan media ini sedang berusaha mengkonfirmasi hal tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat melalui Bendaharanya Edy Wilopo namun belum ada jawaban.
